DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Identitas dan Klasifikasi Bab IV Visi, Misi, Nilai-Nilai, Falsafah dan Motto Bab V Organisasi Bab VI Prosedur Kerja Bab VII Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung Bab VIII Penyehatan Lingkungan Bab IX Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab X Akuntabilitas Kinerja Bab XI Penatausahaan Bab XII Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bab XIII Pengelolaan Barang Bab XIV Surplus dan Defisit Anggaran Bab XV Tarif Layanan Bab XVI Penyelesaian Kerugian Bab XVII Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab XVIII Ketentuan Peralihan BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan operasional UPTD BKIM;

b.menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap UPTD BKIM;
c.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD BKIM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.memberikan sanksi yang sifatnya mendidik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
f.menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
g.mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
h.meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

(6)Kepala UPTD BKIM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibantu oleh :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi a.Surat menyurat; b.Kearsipan dan pengadaan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis; c.Pembinaan; d.Ekspedisi; e.Pembinaan; f.Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu; g.Pelayanan admimistrasi dan pelaksanaan di bidang umum; dan h.Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan urusan umum;
2. b.pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
3. c.pelaksanaan urusan aset dan perlengkapan; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya ;
2. b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan UPTD BKIM;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan UPTD BKIM;
5. e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor dan aset UPTD BKIM;
6. f.melaksanakan pengelolaan dan tata laksana perundang-undangan UPTD BKIM;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan kegiataan ketatausahaan; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD BKIM.
(4)Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BKIM atas :
1. a.kebenaran pelaksanaan kebijakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan sumber daya manusia dan keorganisasian, pemasaran, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pendidikan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
2. b.kebenaran dan ketepatan rencana kerja bagian Umum, SDM, diklat dan keuangan UPTD BKIM;
3. c.ketepatan dan kebenaran prosedur kerja bidang keuangan UPTD BKIM;
4. d.kelancaran efektifitas dan efisiensi pelayanan keuanagan;
5. e.ketepatan laporan kegiatan keuangan; dan
6. f.keobjektifan dan kebenaran nilai SKP dibidang Subagian Tata Usaha.
(5)Untuk menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. a.menyusun kebijakan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk disetujui oleh kepala;
2. b.menerima atau menolak dokumen rencana kerja;
3. c.melaksanakan kebijakan kepegawaian untuk ditetapkan oleh kepala terutama yang berkaitan dengan pembinaan pegawai;
4. d.melakukan pengawasan dan pengendalian dilingkungan tata usaha; dan
5. i.mewakili Kepala sebatas kewenangan yang diberikan, baik untuk keperluan internal maupun koordinasi dengan instansi diluar UPTD BKIM.
(6)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
1. a.Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian;
2. b.Penanggung Jawab Keuangan; dan
3. c.Penanggung Jawab Perencanaan Program dan Evaluasi
(7)Masing-masing Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD BKIM atas usulan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(8)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BKIM melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 23

(1)Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(6)huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan sumber daya manusia dan keorganisasian, pemasaran, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
(2)Rincian tugas Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.melaksanakan penyusunan perencanaan dan program bagian umum dan kepegawaian;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada anggota sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. d.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. e.mengatur penatausahaan naskah dinas masuk dan keluar yang berhubungan dengan kegiatan UPTD BKIM;
6. f.mengklasifikasi dan mendistribusikan naskah dinas sesuai petunjuk/disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut;
7. g.menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
8. h.menyiapkan bahan dalam rangka membuat besetting pegawai;
9. i.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, pemindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
10. j.melaksanakan penyiapan dan pengusulan tugas/izin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
11. k.menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
12. l.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
13. m.mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
14. n.menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup UPTD BKIM;
15. o.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian kepegawaian, pendidikan dan latihan dan memeriksa saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. p.Menyusun administrasi dan menyiapkan surat perintah/surat tugas/surat perintah perjalanan dinas serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan perintah perjalanan dinas;
17. q.melakukan penatausahaan dan tertib penggunaan kendaraan dinas;
18. r.melakukan koordinasi kegiatan penghapusan arsip UPTD BKIM;
19. s.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. t.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(3)Penanggung Jawab Umum dan kepegawaian membawahi juga bagian aset dan perlengkapan

Pasal 24

(1)Bagian aset dan perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi bidang aset dan perlengkapan kesehatan.
(2)Rincian tugas bagian aset dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari :
1. a.Mendata seluruh barang inventaris;
2. b.Membukukan barang ke dalam buku inventaris;
3. c.Mengelompokkan barang berdasarkan kode barang;
4. d.Memberi nomor inventaris;
5. e.Memasang KIR dalam ruangan;
6. f.Menyimpan arsip KIR;
7. g.Memantau barang inventaris dalam ruangan setiap enam bulan sekali untuk dicocokkan dengan KIR (mutasi barang);
8. h.Menerima laporan kerusakan barang inventaris dari pengguna atau penanggung jawab ruangan dan melakukan pemeriksaan;
9. i.Melaporkan kerusakan barang ke Ka Sub Bag TU untuk dilakukan tindak lanjuti;
10. j.Menerima persetujuan untuk dilakukan perbaikan;
11. k.Mambuat laporan barang inventaris yang rusak berat dengan umur barang lebih kurang 5 tahun;
12. l.Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program UPTD BKIM yang meliputi bidang aset dan perlengkapan pelayanan kesehatan;
13. m.Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga UPTD BKIM;
14. n.Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor ;
15. o.Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan , pemeliharaan dan penghapusan baran; dan
16. p.Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

(1)Penanggungjawab Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi keuangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab keuangan, mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; dan
2. b.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Penanggung Jawab Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja anggaran;
2. b.menyusun konsep perencanaan program tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. c.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan program dan anggaran;
4. d.melakukan analisis perencanaan utang dan piutang atas kegiatan operasional BKIM sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
5. e.menyusun rencana target penerimaan pendapatan anggaran dan analisis sumber- sumber penerimaan;
6. f.menyusun plafon pembiayaan tidak langsung beserta analisis penggunaan anggaran per tahun anggaran;
7. g.menyusun dokumen pengesahan anggaran yang bersumber APBD dan APBN;
8. h.menyusun konsep kerjasama dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan BKIM;
9. i.menyusun rencana perubahan anggaran baik dari APBD/APBN setiap tahun anggaran;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian perencanaan dan anggaran;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan bagian kerja terkait; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Penanggung Jawab Keuangan membawahi Penanggung jawab perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi .

Pasal 26

(1)Penanggung Jawab Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pelaksanaan dibidang keuangan, akuntansi verifikasi;
(2)Rincian tugas Penanggung Jawab Keuangan, Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) antara lain :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian keuangan, akuntansi danverifikasi;
2. b.melakukan pengelolaan kas dengan menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan, menyimpan kas dan rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana menutup deficit jangka pendek dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;
3. c.meneliti pengajuan surat-surat permintaan pembayaran;
4. d.meneliti penerbitan surat perintah membayar untuk penarikan dana yang bersumber dari APBD/APBN;
5. e.meneliti surat-surat perintah dana yang diterbitkan bendahara umum daerah atas beban pengeluaran DPA;
6. f.menyiapkan bahan rancangan awal sistemdan prosedur keuangan di bidang akuntansi manajemen dan verifikasi;
7. g.melakukan verifikasi pengadaan dari rekanan;
8. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian keuangan, akuntansi dan verifikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
9. i.menyiapkan bahan rancangan awal sistem dan prosedur keuangan di bidang akuntansi keuangan;
10. j.menyiapkan bahan rancangan awal laporan keuangan UPTD BKIM secara periodik;
11. k.melakukan akuntansi yang meliputi transaksi keuangan beserta dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
12. l.melakukan akuntansi keuangan secara tertib sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
13. m.melaksanakan koordinasi dengan bagian kerja terkait; dan
14. n.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

(1)Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan kegiatan perencanaan program, penelitian dan pengembangan kegiatan BKIM, serta monitorinig, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan UPTD BKIM; dan
2. b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BKIM sesuai dengan bagian tugasnya.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi : a.penyusunan rencana program, penelitian dan pengembangan, monitorinig, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan UPTD BKIM; b.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan program, penelitian dan pengembangan dan pelayanan kegiatan UPTD BKIM.
(3)Rincian tugas Penanggung Jawab Perencanaan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun Konsep Perencanaan Program Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. b.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan program;
3. c.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian perencanaan; dan
4. d.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

(1). Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite-komite yang ada di UPTD BKIM;
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis sesuai dengan RBA;
3. c.memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
4. d.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD BKIM.
(2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;
2. b.pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;
3. c.pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan penunjang medis; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD BKIM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3). Untuk menyelenggarakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ( d ) bidang pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pelayanan medis dan keperawatan;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada anggota sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan anggota untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. d.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. e.merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan keperawatan;
6. f.mengkoordinasikan program perencanaan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan dalam rangka sinkronisasi;
7. g.melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan;
8. h.melaksanakan administrasi pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan;
9. i.menyusun konsep standard prosedur operasional pelayanan medis dan keperawatan pada bagian rawat jalan (mata, THT, Gigi), OK, Laboratorium, observasi dan apotik sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan keperawatan;
10. j.melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan pada bagian mata, THT, Gigi, OK, observasi, apotik dan laboratorium; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

(1)Pegawai yang ditugaskan pada SPI merupakan pegawai fungsional yang dibentuk menjadi tim dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.memiliki etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
2. b.mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan kinerjaUPTD BKIM;
3. c.bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan SPI;
4. d.memahami tugas pokok dan kewajiban di bidang pengawas internal;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai atas keseluruhan tugas pokok dan kewajiban di setiap bidang/bagian pada UPTD BKIM; dan
6. f.mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.
(2)Komposisi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pengendali mutu yang berfungsi membina, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi tim dalam setiap penugasan dan memediasi hasil pengawasan dengan kepala;
2. b.Pengendalian teknis yang berfungsi mengawasi tim secara teknis operasional dalam penugasan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur audit/pengawasan dan mereviu draft laporan yang disusun oleh ketua tim;
3. c.Ketua tim yang berfungsi melaksanakan audit internal sesuai dengan prosedur audit dan menyusun laporan hasil pengawasan; dan
4. d.Anggota tim yang berfungsi membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas audit internal.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari (1) tim yang jumlahnya ditetapkan dengan mempertimbangkan :
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban; dan
2. b.volume dan/atau kompleksitas pelayanan.

Pasal 30

Tugas Pokok dan Kewajiban SPI, meliputi :

a.Mengadakan pengawasan terhadap sistem pengendalian manajemen dan pelaksananya pada UPTD BKIM untuk memberikan saran-saran perbaikannya;
b.Memimpin tim Satuan Pengawas Internal melaksanakan pemeriksaan sesuai penjadwalan;
c.Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada kepala;
d.Melakukan pembinaan terhadap staf Satuan Pengawas Internal;
e.Mempersiapkan bahan manajemen review;
f.Melakukan pengembangan staf Satuan Pengawas Internal dan melakukan pendidikan staf Satuan Pengawas Internal;
g.Menyusun perencanaan/program kerja tahunan dan pelaksanaan pengawasan secara berkala;
h.Membuat laporan hasil pengawasan; dan
i.Mengadakan evaluasi terhadap tim secara berkala.

Pasal 31

Fungsi SPI adalah membantu pejabat mengelola PPK BLUD dalam hal:

a.pengamanan harta kekayaan;
j.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
k.menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
l.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 32

(1)SPI ditunjuk oleh Kepala UPTD BKIM dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BKIM.
(2)SPI bertanggung jawab atas ketepatan dan kebenaran dalam hal :
1. a.penjadwalan kerja; dan
2. b.pelaporan.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…