DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ,yaitu meliputi; a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbaris prioritas dan resiko. b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dearah;dan c. jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan suatu perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang dituangkan dalam suatu kebijakan pengawasan tahunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
5.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk:

a.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
c.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

(1)Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:
1. a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
2. b.sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. c.jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(3)Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi meliputi:

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis; dan
c.pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kewenangannya dilakukan oleh:

a.Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan
b.Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
b.pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…