DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017

Nomor: 100
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Kebakatan Olahraga Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Kebakatan Olahraga.

BAB III

UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA

Pasal 3

(1)UPTD Kebakatan Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Kebakatan Olahraga dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Kebakatan Olahraga terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD Kebakatan Olahraga;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pendidikan dan Latihan;
4. d.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebakatan Olahraga.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kebakatan Olahraga.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kebakatan Olahraga.
(5)Bagan Struktur UPTD Kebakatan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)UPTD Kebakatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kebakatan Olahraga bagi Atlit/Siswa berprestasi di Sumatera Barat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPTD Kebakatan Olahraga mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan perumusan kebijakan teknis UPTD Kebakatan Olahraga;
2. b.pelaksanaan fasilitasi bidang olahraga pelajar lingkup Sumatera Barat;
3. c.pelaksanaan kesekretariatan UPTD Kebakatan Olahraga;
4. d.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Kebakatan Olahraga;
5. e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPTD Kebakatan Olahraga;
6. f.pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana UPTD Kebakatan Olahraga; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Kebakatan Olahraga memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Kebakatan Olahraga.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Kebakatan Olahraga melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar, koordinasi penyusunan program, pelaksanaan program, koordinasi pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program.
(2)Uraian tugas Seksi Pendidikan dan Latihan meliputi :
1. a.melaksanakan koordinasi program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek serta penjabarannya sampai pada program latihan mingguan dan harian sesuai dengan standar yang berlaku dimasing-masing cabang olahraga;
2. b.melaksanakan tes dan evaluasi terhadap perkembangan Atlit/Siswa dan Pelatih;
3. c.melaksanakan tes kesehatan secara periodik;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan pelatih tentang kondisi Atlit/Siswa untuk kepentingan pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan pertimbangan promosi dan degradasi;
5. e.melaksanakan seleksi penerimaan Atlit/Siswa;
6. f.melaksanakan penyelenggaraan Kejurnas Antar Kebakatan Olahraga;
7. g.melaksanakan rekrutmen pelatih;
8. h.melaksanakan pengurusan bidang akedemik Atlit/Siswa ke sekolah;
9. i.melaksanakan dan memfasilitasi Atlit/Siswa jika terjadi masalah dalam proses pembelajaran;
10. j.menyiapkan dan memberikan laporan perkembangan Atlit/Siswa secara periodik kepada Kepala UPTD Kebakatan Olahraga;
11. k.melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan belajar di sekolah dan asrama;
12. l.melaksanakan pengiriman Atlit/Siswa ke Kejurnas Antar Kebakatan Olahraga; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Kebakatan Olahraga melaksanakan penyediaan Sarana dan Prasarana UPTD Kebakatan Olahraga, penyusunan program, pelaksanaan program, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program.
(2)Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana meliputi :
1. a.menyiapkan, merencanakan, mengadakan, dan memelihara sarana dan prasarana UPTD Kebakatan Olahraga;
2. b.melaksanakan standarisasi Sarana dan Prasarana olahraga harus disesuaikan dengan standar Nasional;
3. c.menyiapkan, merencanakan, mengadakan, dan memelihara perlengkapan latihan serta pertandingan UPTD Kebakatan Olahraga;
4. d.melaksanakan pengelolaan Aset; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2017