DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 102 Tahun 2017

Nomor: 102
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan Bab IV UPTD Laboratorium Kesehatan Bab V UPTD Balai kesehatan Indera Masyarakat Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu :

a.UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
b.UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
c.UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

BAB III

UPTD BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat;
4. d.Seksi Pelatihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
(5)Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan ;
2. b.pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan;
3. c.pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan;
4. d.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan operasioanl tugas teknis dinas kesehatan sesuai dengan bidang kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan; dan
6. f.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, serta fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga.
(2)Uraian tugas Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan;
2. b.Olahraga sesuai dengan program kesehatan olahraga masyarakat;
3. c.melaksanakan pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung;
4. d.melaksanakan pelayanan latihan fisik bagi masyarakat;
5. e.melaksanakan pelayanan olahraga bagi masyarakat;
6. f.melaksanakan fasilitasi teknis bagi Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Daerah/Institusi Kesehatan lainnya baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten;
7. g.melaksanakan penelitian di bidang kesehatan olahraga;
8. h.melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan a melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama diklat, dan informasi pendidikan dan pelatihan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan pengendalian mutu diklat.
(2)Uraian tugas Seksi Pelatihan meliputi :
1. a.menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan,
2. b.melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dalam bidang diklat, dan informasi pendidikan dan pelatihan,
3. c.melaksanakan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evalua evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…