DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017

Nomor: 107
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Bab IV UPTD Logam Bab V UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri Bab VI Kelompok jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
b.UPTD Logam; dan
c.UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.

BAB III

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pasal 3

(1)UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pemeriksaan dan Pengujian;
4. d.Seksi Kalibrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(5)Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu barang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan pengambilan Contoh Uji;
2. b.pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor sesuai dengan SNI;
3. c.pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;
4. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan inspeksi mutu barang ekspor dan UKM;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan penerapan SNI serta Sistem Manajemen Mutu;
6. f.penerapan sistem mutu di laboratorium sesuai dengan SNI; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Pragraf 4 Seksi Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 9

(1)Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pengambilan contoh uji, pemeriksaan, pembinaan, inspeksi dan pengujian mutu barang.
(2)Uraian tugas Seksi Pemeriksaan dan Pengujian meliputi :
1. a.menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan pengambilan contoh, pemeriksaan, pembinaan dan pengujian mutu barang;
2. b.menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan pembagian tugas pengambilan contoh dan pengujian mutu barang;
3. c.menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kegiatan bimbingan teknis, peralatan dan kebutuhan sarana penunjang laboratorium pengujian;
4. d.melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian komoditi sesuai dengan sistem mutu dan SNI;
5. e.melaksanakan pengolahan data hasil uji guna dituangkan dalam konsep Sertifikat Mutu/Hasil Uji (Certificate of Comformity);
6. f.melaksanakan pemeliharaan terhadap alat laboratorium pengujian;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis pengujian kepada eksportir, produsen dan pelaku dunia usaha lainnya;
8. h.melaksanakan pembinaan dan inspeksi mutu produk agar sesuai dengan SNI;
9. i.melaksanakan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI pada Laboratorium Pengujian;
10. j.menyiapkan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemeriksaan dan Pengujian; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembinaan, inspeksi dan kalibrasi peralatan laboratorium.
(2)Uraian tugas Seksi Kalibrasi meliputi :
1. a.menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium;
2. b.menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan pembagian tugas kalibrasi peralatan laboratorium;
3. c.menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kegiatan bimbingan teknis, kebutuhan peralatan sarana penunjang laboratorium kalibrasi;
4. d.melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai dengan sistem mutu;
5. e.melaksanakan pengolahan data hasil kalibrasi guna dituangkan dalam konsep Sertifikat Kalibrasi;
6. f.melaksanakan pemeliharaan terhadap alat laboratorium kalibrasi;
7. g.melaksanakan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI pada Laboratorium Kalibrasi;
8. h.menyiapkan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemeriksaan dan Pengujian; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017