DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017

Nomor: 108
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pada Dinas Kehutanan di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan, perlu dibentuk UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
b.UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
1. 2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
(2)UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

A UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Pasal 15

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Sumber Benih;
4. d.Seksi Informasi dan Peredaran Benih ; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
(5)Bagan struktur organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
2. b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(1)UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
2. b.pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan;
4. d.pelaksanaan pengujian perbenihan tanaman hutan;
5. e.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
6. f.pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
7. g.pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
8. h.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan;
9. i.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
10. j.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pengembangan Sumber Benih mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian sumber benih, sertifikasi sumber benih dan pengembangan perbenihan tanaman hutan.
(2)Uraian tugas Seksi Pengembangan Sumber Benih meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan sumber benih tanaman hutan;
2. b.melaksanakan identifikasi, deskripsi dan penunjukan areal sumber benih/genetik tanaman hutan;
3. c.melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis terhadap calon areal sumber benih/genetik tanaman hutan;
4. d.melaksanakan penilaian dan sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
5. e.melaksanakan pengembangan dan demonstrasi kegiatan perbenihan tanaman hutan;
6. f.melaksanakan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap distribusi sumber benih bersertifikat;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber benih tanaman hutan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Informasi dan Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan informasi, pembinaan dan pengendalian peredaran perbenihan serta sertifikasi mutu benih/bibit.
(2)Uraian tugas Seksi Informasi dan Peredaran Benih meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja informasi dan peredaran benih tanaman hutan;
2. b.melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman hutan;
3. c.melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu benih/bibit tanaman hutan;
4. d.melaksanakan sosialisasi kegiatan perbenihan tanaman hutan;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis kepada pengada/pengedar bibit tanaman hutan dan pengguna benih tanaman hutan;
6. f.melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap produksi dan peredaran benih/bibit terdaftar;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan informasi dan peredaran benih tanaman hutan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 3.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB V A, sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 A
(1)UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
(2)Pelantikan pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

A

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 108 KEPALA UPTD SEKSI INFORMASI DAN PEREDARAN BENIH SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER BENIH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 108 TAHUN 2017 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…