DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017

Nomor: 109
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Bab IV UPTD Pelabuhan Perikanan Bab V UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bab VI UPTD Pengujian dan penerapan Mutu Hasil Perikanan Bab VII Kelompok Jabatan Fungsional Bab VIII Tata Kerja Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a.UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
b.UPTD Pelabuhan Perikanan, yang terdiri dari 3 (tiga) UPTD yaitu :
1. 1.UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
2. 2.UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
3. 3.UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III;
c.UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
d.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

BAB III

UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU

Pasal 3

(1)UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
4. d.Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
(5)Bagan struktur organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 6

(1)UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan;
2. b.pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan;
4. d.pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan;
5. e.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
6. f.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan;
7. g.pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
8. h.pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan ,kepegawaian dan teknis UPTD; dan
9. i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pelayanan Teknis Produksi mempunyai tugas melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu serta pelayanan teknis produksi pembenihan dan pembudidayaan ikan.
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis Produksi meliputi :
1. a.melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
2. b.melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu;
3. c.melaksanakan kegiatan pengelolaan induk, pembenihan, pendederan, pengendalian hama penyakit ikan serta lingkungan;
4. d.melaksanakan pendistribusian hasil produksi benih dan hasil pembesaran budidaya;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Standarisasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, pelayanan informasi dan publikasi pengembangan pembenihan ikan,
(2)Uraian tugas Seksi Standarisasi dan Informasi meliputi :
1. a.melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
2. b.melaksanakan penyusunan pedoman standarisasi;
3. c.melaksanakan penerapan dan sertifikasi cara budidaya dan pembenihan ikan yang baik;
4. d.melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan publikasi;
5. e.melaksanakan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan dan magang; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…