DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Badan Daerah 3. Kedudukan Dan Susunan Organisasi 4. Tugas dan Fungsi 5. Tata Kerja 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

BADAN DAERAH

Pasal 2

(1)Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. c.Badan Pendapatan Daerah;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. f.Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. i.Badan Penghubung.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Program; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bidang Data dan Informasi.
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pemerintahan;
  2. 2.Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
  3. 3.Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. e.Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
  2. 2.Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. f.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
  3. 3.Sub Bidang Insfrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. c.Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Anggaran I;
  2. 2.Sub Bidang Anggaran II; dan
  3. 3.Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. d.Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perbendaharaan ;
  2. 2.Sub Bidang Kas Daerah; dan
  3. 3.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
5. e.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran;
  2. 2.Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
  3. 3.Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
6. f.UPTD; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. c.Bidang Pajak Daerah, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  2. 2.Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
  3. 3.Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
4. d.Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Retribusi Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; dan
  3. 3.Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
5. e.Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
  2. 2.Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan
  3. 3.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
6. f.UPTD; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Formasi dan Informasi, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  2. 2.Sub Bidang Tata Naskah; dan
  3. 3.Sub Bidang Data dan Informasi.
4. d.Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Kepangkatan;
  2. 2.Sub Bidang Pemindahan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pensiun.
5. e.Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
  2. 2.Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
  3. 3.Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara.
6. f.Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan;
  2. 2.Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
  3. 3.Sub Bidang Kesejahteraan.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…