DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Melaksankan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,Pensiunan,Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682), 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 4. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 5. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 4. Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5.Pejabat Negara adalah pejabat pada lembaga negara atau alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.6.
7.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8.Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
1. a.PNS dan Calon PNS,
2. b.PPPK:dan
3. c.Pejabat Negara Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga terdiri atas:
1. a.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
2. b.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Dewan Pengawas, dan
  2. 2.Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
3. c.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Gubernur dan Wakil Gubernur, Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, juga termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,

Pasal 4

Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara indonesia, b.terhitung pada tanggal 28 April 2021 telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja,
c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila:
a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya, atau
b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal: a. b. sedang cuti di luar tanggungan negara, atau sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk: lang) tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis, tunjangan pengamanan, a. b. d. e.

g.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan khusus tunjangan pengabdian, tunjangan operasi pengamanan, h. 1. k. 1 . tunjangan selisih penghasilan,m. tunjangan penghidupan luar negeri,dann. Oo. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan perturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah,

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
(1)
(2)
(3)
(4)dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 8

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga,
c.tunjangan pangan, dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ruang. Tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tunjangan hari raya bagi:
a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan
b.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang diberikan kepada PNS dan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Calon PNS terdiri atas:
a.806 (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS,
b.Tunjangan Keluarga,
c.Tunjangan Pangan, dan
d.Tunjangan Umum, sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang.

(5)Penerima tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud
(1)
(2)
(3)dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan paling besar meliputi penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), besarannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 10

(1)Tunjangan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok,
2. b.tunjangan keluarga:
3. c.tunjangan pangan, dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ruang.
(2)Tunjangan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota
(3)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tunjangan gaji ketiga belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
1. b.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang diberikan kepada PNS dan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara. Tunjangan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Calon PNS terdiri atas:
2. a.80”b (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS,
3. b.Tunjangan Keluarga,
4. c.Tunjangan Pangan, dan
5. d.Tunjangan Umum, sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak diberikan Tujangan Gaji Ketiga Belas. Ketentuan sebagaimana pada ayat (5) diatas, dikecualikan terhadap Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diatur oleh Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 11

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Dalam hai Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 untuk1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.1

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…