DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

tata cara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
6.Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
10.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
11.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
2. b.meningkatkan layanan BLUD;
3. c.meningkatkan pendapatan BLUD; dan
4. d.meningkatkan perekonomian masyarakat;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

a.subjek dan objek kerja sama;
b.kerja sama operasional;
c.pemanfaatan barang milik daerah;
d.tahapan kerja sama;
e.naskah perjanjian kerja sama;
f.penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

(1)Unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai subjek kerjasama..
(2)Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan usaha yang berbadan hukum;
3. c.organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
4. d.perseorangan.

Pasal 5

(1)Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(3)Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III

KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 6

(1)Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
4. d.pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
5. e.pertukaran layanan.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan .
(2)Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
(2)Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
(3)Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 9

Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyusunan perjanjian kerja sama;
d.penandatangan perjanjian kerja sama;
e.pelaksanaan; dan
f.penatausahaan.

Pasal 10

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
1. a.menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
2. b.mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
3. c.menganalisa rencana kerja sama;
(2)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.ruang lingkup;
4. d.objek;
5. e.jangka waktu;
6. f.manfaat; dan
7. g.pembiayaan.

Pasal 11

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
6.Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
10.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
11.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
2. b.meningkatkan layanan BLUD;
3. c.meningkatkan pendapatan BLUD; dan
4. d.meningkatkan perekonomian masyarakat;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

a.subjek dan objek kerja sama;
b.kerja sama operasional;
c.pemanfaatan barang milik daerah;
d.tahapan kerja sama;
e.naskah perjanjian kerja sama;
f.penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

(1)Unit pelaksana teknis daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai subjek kerjasama..
(2)Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan usaha yang berbadan hukum;
3. c.organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
4. d.perseorangan.

Pasal 5

(1)Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(3)Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III

KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 6

(1)Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
4. d.pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
5. e.pertukaran layanan.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan .
(2)Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
(2)Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
(3)Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 9

Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyusunan perjanjian kerja sama;
d.penandatangan perjanjian kerja sama;
e.pelaksanaan; dan
f.penatausahaan.

Pasal 10

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
1. a.menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
2. b.mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
3. c.menganalisa rencana kerja sama;
(2)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.ruang lingkup;
4. d.objek;
5. e.jangka waktu;
6. f.manfaat; dan
7. g.pembiayaan.

Pasal 11

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.