DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 110 Tahun 2017

Nomor: 110
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi, Eselonering, Uraian Tugas dan Fungsi, dan Wilayah Kerja Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu:

1.UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I; dan
2.UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II.

Pasal 3

(1)UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu .
(2)UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
b.Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 6

(1)UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penyelenggaran Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan;
2. b.pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal;
4. d.pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
5. e.pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

a.UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan Terminal Sawahlunto.
b.UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing- masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(4)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…