DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Bab III Standar Bantuan Hukum Bab IV Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bab V Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bab VI Pelaporan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 104); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Unit kerja yang membidangi hukum adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sumatera Barat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Walinagari.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk mendapat akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II

KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan program Bantuan Hukum dan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui unit kerja yang membidangi hukum di akhir tahun anggaran.
(2)Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi.
(3)Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
2. b.laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
3. c.catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
(5)Untuk Bantuan Hukum Non litigasi, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 4

Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibiayai dari APBD.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(2)Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum :
1. a.Litigasi; dan
2. b.Non litigasi.

Pasal 6

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara;

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai :
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa ; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perkara pidana umum, kecuali tindak kejahatan kesusilaan (bagi pelaku), penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal minning), penangkapan ikan liar (illegal fishing); dan/atau
2. b.perkara pidana khusus, kecuali tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana korupsi, pencucian uang (money loundring).
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(4)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
5. e.mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
9. i.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
10. j.membuat memori banding atau kasasi.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.penggugat/pemohon; atau
2. b.tergugat/termohon.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan /atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik, dan kesimpulan;
10. j.menyiapkan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam pemberian Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemerikssan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
7. g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
9. i.tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.Penggugat; atau
2. b.Penggugat intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa ;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya pemeriksaan administrasi dan/atau banding administrasi ;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan:
5. e.pembuatan surat gugatan/penyampaian permohonan yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan:
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaian permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan atau ahli;
9. i.membuat gugatan, replik dan kesimpulan;
10. j.menyiapkan memori banding atau memori kasasi; dan / atau
11. k.tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum Non litigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(3)Bantuan Hukum Non litigasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan kegiatan yang meliputi :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 11

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berupa :
1. a.ceramah;
2. b.diskusi; dan /atau
3. c.simulasi.
(2)Untuk menyelenggarakan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa, Wali Nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
(4)Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…