DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH BERASRAMA, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PELAKSANA 3. PELAKSANAAN PPDB PADA SMA NEGERI 4. PELAKSANAAN PPDB PADA SMK NEGERI 5. PELAKSANAAN PPDB PADA SMA BERASRAMA NEGERI DAN SMK BERASRAMA NEGERI 6. PELAKSANAAN PPDB PADA SMA SWASTA, SMK SWASTA, SMA BERASRAMA SWASTA DAN SMK BERASRAMA SWASTA 7. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8. PENDANAAN 9. KETENTUAN LAIN-LAIN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berasrama. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraaan (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 166); 7. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH BERASRAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
6.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah tertentu.
7.Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama;
9.Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
10.Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan tamat belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
11.Rapor adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar siswa oleh Satuan Pendidikan.
12.Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
13.Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
14.PPDB dalam jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan PPDB mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (real time dalam jaringan).
15.PPDB luar jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pelaksanaan PPDB mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi secara manual pada satuan pendidikan.
16.Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
17.Zonasi adalah cakupan wilayah dan/atau area penerimaan peserta didik baru pada jarak tertentu.
18.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
19.Surat Keterangan Domisili adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga/sederajat yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa/Wali Nagari yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.
20.Program Keluarga Harapan selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.
21.Program Indonesia Pintar selanjutnya disingkat PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin.
22.Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin.
23.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA Negeri adalah Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
24.Sekolah Menengah Atas Swasta yang selanjutnya disebut SMA Swasta adalah Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh masyarakat.
25.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26.Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjut disebut SMK Swasta adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
27.Sekolah Berasrama Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang peserta didiknya di asramakan.
28.Sekolah Luar Negeri adalah sekolah yang dilaksanakan di luar wilayah
29.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri dan SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta, dan Sekolah Berasrama Negeri dan Sekolah Berasrama Swasta.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara :

a.non diskriminatif, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi;
b.objektif, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain;
c.transparan, yaitu PPDB dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada calon peserta didik dan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai PPDB ; dan
d.akuntabel, yaitu PPDB yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANA

Pasal 4

PPDB dilaksanakan oleh:

a.Panitia Daerah; dan
b.Panitia Satuan Pendidikan.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua pelaksana;
3. c.sekretaris; dan
4. d.seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
b.menyediakan aplikasi dan melaksanakan PPDB dalam jaringan;
c.menetapkan jadwal PPDB;
d.melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
e.menyediakan layanan pengaduan; dan
f.monitoring dan evaluasi terhadap panita Satuan Pendidikan.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua pelaksana;
3. c.sekretaris; dan
4. d.seksi teknis yang dibutuhkan.
(2)Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas atas usulan Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.menyusun panduan pelaksanaan di Satuan Pendidikan;
b.mengusulkan daya tampung;
c.melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
d.menyelenggarakan kegiatan PPDB;
e.mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
f.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB PADA SMA NEGERI

Pasal 9

(1)Daya tampung SMA Negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.
(2)Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah ruang kelas yang tersedia;
2. b.jumlah pendidik; dan
3. c.jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 10

(1)Calon peserta didik baru SMA Negeri harus memenuhi persyaratan:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
2. b.telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
(2)Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri dari satuan pendidikan luar negeri harus memiliki ijazah dan rekomendasi izin belajar yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 11

(1)Jalur pendaftaran dilaksanakan melalui:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…