DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

rencana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Sumatera Barat satuan kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknik dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
10.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11.Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang akan menerapkan BLUD.
12.Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
15.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah dokumen selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Rumah Sakit Paru Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini di maksudkan untuk:
1. a.menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit;
2. b.memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Rumah Sakit; dan
3. c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
2. b.meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, sumber daya manusia dan Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata Kelola;
b.Rencana Strategis; dan
c.Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

Pola Tata Kelola

Pasal 4

(1)Pola Tata Kelola Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)Pola Tata Kelola Rumah Sakit disusun dengan tujuan:
1. a.memaksimalkan fungsi Rumah Sakit dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat;
2. b.mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
3. c.mendorong agar Rumah Sakit dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Rumah Sakit terhadap stakeholder; dan
4. d.meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tata kelola dalam pengelolaan Rumah Sakit meliputi:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitis; dan
d.independen.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit meliputi:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.pengelolaan keuangan; dan
f.pengelolaan lingkungan dan limbah.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

Sumber daya manusia BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

a.pejabat pengelola; dan
b.pegawai.

Pasal 9

(1)Pejabat pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.satuan pengawas internal; dan
c.dewan pengawas.

Pasal 11

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Sumatera Barat satuan kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknik dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
10.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11.Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang akan menerapkan BLUD.
12.Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
15.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah dokumen selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Rumah Sakit Paru Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini di maksudkan untuk:
1. a.menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit;
2. b.memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Rumah Sakit; dan
3. c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
2. b.meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, sumber daya manusia dan Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata Kelola;
b.Rencana Strategis; dan
c.Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

Pola Tata Kelola

Pasal 4

(1)Pola Tata Kelola Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)Pola Tata Kelola Rumah Sakit disusun dengan tujuan:
1. a.memaksimalkan fungsi Rumah Sakit dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat;
2. b.mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
3. c.mendorong agar Rumah Sakit dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Rumah Sakit terhadap stakeholder; dan
4. d.meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tata kelola dalam pengelolaan Rumah Sakit meliputi:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitis; dan
d.independen.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit meliputi:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.pengelolaan keuangan; dan
f.pengelolaan lingkungan dan limbah.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

Sumber daya manusia BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

a.pejabat pengelola; dan
b.pegawai.

Pasal 9

(1)Pejabat pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.satuan pengawas internal; dan
c.dewan pengawas.

Pasal 11

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.