DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan pengaturan struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit yang efisien untuk memastikan setiap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata, sehingga perlu menyesuaikan organisasi dan tata kerja rumah sakit untuk dapat mengakomodir pengaturan mengenai rumah sakit khusus mata;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara professional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi pada Dinas.
(2)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, yang terdiri dari :
  1. 1.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Kelas B;
  2. 2.Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Kelas B; dan
  3. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, SH, Kelas B.
2. b.Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi, yang terdiri dari :
  1. 1.Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Kelas A;
  2. 2.Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Kelas B; dan
  3. 3.Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, Kelas C.
  4. 2.Ketentuan BAB IV, ditambahkan satu bagian yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  5. 3.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 40 a, Pasal 40 b, Pasal 40 c, Pasal 40 d, Pasal 40 e dan Pasal 40 f, sehingga berbunyi : Pasal 40a
(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat terdiri atas :
1. a.Direktur;
2. b.Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
3. c.Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan;
4. d.Subbagian tata usaha;
5. e.Komite;
6. f.SPI;
7. g.Instalasi;dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(3)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(4)Komite sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf e dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(5)SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
(6)Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 40b
(1)Rumah Sakit Mata Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata secara paripurna.
(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi, antara lain:
1. a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan mata sesuai standar pelayanan rumah sakit;
2. b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40c Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40b. Pasal 40d
(1)Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
2. b.pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu;
3. c.penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
4. d.pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
5. e.pelaksanaan pengembangan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
6. f.pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
7. g.pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, pengendalian mutu; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40e
(1)Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
2. b.pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
3. c.pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
4. d.pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
5. e.pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
6. f.pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
7. g.pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
8. h.pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik
9. i.pengelolaan penelitan dan pengembangan bidang kesehatan;
10. j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40f
(1)Subbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan rumah sakit.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kepala subbagian tata usaha mempunyai fungsi, sebagai berikut:
1. a.penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit;
2. b.pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
3. c.penataan organisasi dan tatalaksana;
4. d.pengelolaan kepegawaian;
5. e.pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
7. g.pelaksanaan Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah;
8. h.pelaksanaan penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
9. i.pelaksanaan urusan hukum;
10. j.penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi dan keprotokolan Rumah Sakit;
11. k.penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
12. l.pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
13. m.pelaksanaan Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Ketentuan Bab V ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Bab V pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 25 Juli 2025 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 25 Juli 2025 2 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ARRY YUSWANDI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Direktur Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Instalasi Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan Instalasi Subbagian tata usaha Komite SPI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 48A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 48A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021