DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 122 Tahun 2017

Nomor: 122
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya yang mana Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas: a. Tarif angkutan penumpang; dan b. Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran tarif pelayanan jasa angkutan penyeberangan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan penyeberangan di Sumatera Barat, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA MUATANNYA DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

(1)Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap penetapan besaran tarif pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan.
(2)Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah terwujud peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan oleh operator angkutan penyeberangan.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas :

a.Tarif angkutan penumpang; dan
b.Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

(1)Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
1. a.tarif pelayanan kelas ekonomi; dan
2. b.tarif pelayanan kelas non-ekonomi.
(2)Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tarif dasar dan jarak.
(3)Struktur tarif pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 4

(1)Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
(2)Penggolongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan ruang yang digunakan.
(3)Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Besaran tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi dan tarif kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
1. a.asuransi tanggung jawab pengangkut; dan
2. b.iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan untuk pelayanan penumpang kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf b ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

(1)Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 8

Pemberlakuan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan harus disosialisasikan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya di Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan Di Padang pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 122

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…