DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan dan pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan,Memberikan pedoman kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai solusi percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelitbangan dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Badan Litbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.
7.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
9.Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
10.Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan partisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Lembaga Penelitian adalah organisasi pemerintah dan swasta yang memiliki fungsi penelitian yang diakui oleh pemerintah.
12.Hasil penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat Hasil Kelitbangan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh Balitbang, Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan di daerah.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
16.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai solusi percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Pedoman kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan bertujuan untuk:
1. a.memberikan arahan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kelitbangan di daerah;
2. b.menghasilkan kelitbangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan bagi perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan di daerah; dan
3. c.meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku kelitbangan lainnya dalam perumusan kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.

BAB III

KELITBANGAN

Pasal 3

(1)Kelitbangan terdiri atas :
1. a.Kelitbangan Utama; dan
2. b.Kelitbangan Pendukung.
(2)Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan;
3. c.Pemantauan;
4. d.Evaluasi; dan
5. e.Pelaporan.

Pasal 4

(1)Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Penelitian;
2. b.Pengkajian;
3. c.Pengembangan;
4. d.Perekayasaan;
5. e.Penerapan;
6. f.Pengoperasian; dan
7. g.Evaluasi Kebijakan.
(2)Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

a.peningkatan kapasitas kelembagaan;
b.penguatan ketatalaksanaan;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
d.peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
e.fasilitasi inovasi daerah;
f.pengembangan basis data kelitbangan;
g.penguatan kerjasama kelitbangan; dan
h.pemenuhan sumber daya organisasi lainnya

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan kegiatan penunjang.
(2)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.Fasilitasi;
2. b.Advokasi;
3. c.Asistensi;
4. d.Supervisi; dan
5. e.Edukasi.

BAB IV

KEWENANGAN KELITBANGAN

Pasal 7

Badan Litbang berwenang dan bertanggung jawab atas :

a.kelitbangan di Daerah;
b.mengkoordinasikan Kelitbangan pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan kegiatan Kelitbangan;
c.menyampaikan hasil-hasil Kelitbangan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyiapan rekomendasi kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah;
d.mengkoordinasikan dan mendorong penguatan System Inovasi Daerah (SIDa); dan
e.melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi di Daerah.

BAB V

PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pasal 8

Pengorganisasian kelitbangan terdiri atas :

a.Majelis Pertimbangan;
b.Tim Pengendali Mutu; dan
c.Tim Kelitbangan.

Pasal 9

(1)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, beranggotakan:
1. a.Gubernur;
2. b.Pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama; dan
3. c.Tenaga ahli/pakar/praktisi.
(2)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
2. b.memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
3. c.memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
(3)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, beranggotakan:
1. a.Kepala Badan Litbang;
2. b.Pejabat struktural di pemerintahan provinsi; dan
3. c.Tenaga ahli/pakar/praktisi.
(2)Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. b.melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
3. c.memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
4. d.melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
(3)Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015