DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

air permukaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
6.Peraturan Daerah Provisi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 55 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 147 );
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ( BUMN ), atau badan usaha milik daerah ( BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bada lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
5.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
6.Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang pemanfaatannya untuk air minum, niaga, industri, tambang dan listrik yang digunakan sebagai satu diantara faktor untuk menghitung nilai perolehan air permukaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7.Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokkan produk domestik regional bruto daerah.
8.Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi satu diantara dasar penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan.
9.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah kelompok kegiatan pengguna air permukaan yang terdiri dari kegiatan sosial, niaga, non niaga, industri penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik dan pertambangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan NPAP sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan.

Pasal 3

NPAP diperoleh dengan memperhitungkan faktor-faktor yang terdiri atas:

a.HDAP;
b.FEW;
c.FNAP; dan
d.FKPAP.

Pasal 4

HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibedakan berdasarkan jenis pemanfaatannya, yang terdiri atas:

a.air minum ditetapkan sebesar Rp. 302/m 3 (tiga ratus dua rupiah per kubik);
b.niaga ditetapkan sebesar Rp. 865/m 3 (delapan ratus enam puluh lima rupiah per kubik);
c.industri ditetapkan sebesar Rp. 525/m 3 (lima ratus dua puluh lima rupiah per kubik);
d.tambang ditetapkan sebesar Rp. 518/m 3 (lima ratus delapan belas rupiah per kubik); dan
e.listrik ditetapkan sebesar Rp. 200/KwH (dua ratus rupiah per kilowatt hour).

Pasal 5

FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan faktor pengali yang ditetapkan sebesar 85%.

Pasal 6

FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung dengan

(1)memperhatikan dan mengalikan komponen yang terdiri atas:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;
6. f.kondisi daerah aliran sungai; dan
7. g.kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(2)FNAP sebagai dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

FKPAP sebagai dimaksud Pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1.Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2002 tentang Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
2.Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaaan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Non PLN; dan
3.Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Mei 2023 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 23 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 13

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
6.Peraturan Daerah Provisi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 55 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 147 );
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ( BUMN ), atau badan usaha milik daerah ( BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bada lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
5.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
6.Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang pemanfaatannya untuk air minum, niaga, industri, tambang dan listrik yang digunakan sebagai satu diantara faktor untuk menghitung nilai perolehan air permukaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7.Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokkan produk domestik regional bruto daerah.
8.Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi satu diantara dasar penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan.
9.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah kelompok kegiatan pengguna air permukaan yang terdiri dari kegiatan sosial, niaga, non niaga, industri penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik dan pertambangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan NPAP sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan.

Pasal 3

NPAP diperoleh dengan memperhitungkan faktor-faktor yang terdiri atas:

a.HDAP;
b.FEW;
c.FNAP; dan
d.FKPAP.

Pasal 4

HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibedakan berdasarkan jenis pemanfaatannya, yang terdiri atas:

a.air minum ditetapkan sebesar Rp. 302/m 3 (tiga ratus dua rupiah per kubik);
b.niaga ditetapkan sebesar Rp. 865/m 3 (delapan ratus enam puluh lima rupiah per kubik);
c.industri ditetapkan sebesar Rp. 525/m 3 (lima ratus dua puluh lima rupiah per kubik);
d.tambang ditetapkan sebesar Rp. 518/m 3 (lima ratus delapan belas rupiah per kubik); dan
e.listrik ditetapkan sebesar Rp. 200/KwH (dua ratus rupiah per kilowatt hour).

Pasal 5

FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan faktor pengali yang ditetapkan sebesar 85%.

Pasal 6

FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung dengan

(1)memperhatikan dan mengalikan komponen yang terdiri atas:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;
6. f.kondisi daerah aliran sungai; dan
7. g.kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(2)FNAP sebagai dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

FKPAP sebagai dimaksud Pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1.Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2002 tentang Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
2.Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaaan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Non PLN; dan
3.Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.