DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berubahnya nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka guna kelancaran dan percepatan pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal I angka 5, angka 6, dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7.Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi selanjutnya disingkat Dinas ESDM adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
8.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
11.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
12.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
13.Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
14.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP
15.Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
16.Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan/atau non izin.
17.Rekomendasi adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kabupaten/ kota yang menyatakan bahwa pada daerah tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan kegiatan pertambangan
18.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21.IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan / atau penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara
22.IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahan.
23.Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk memperoleh IUP mineral bukan logam dan batuan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Permohonan perizinan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur c.q. DPM dan PTSP;
b.DPM dan PTSP, memintakan pertimbangan teknis ke Dinas ESDM;
c.DPM dan PTSP, meminta pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terkait mengenai :
1. 1.kesesuaian tata ruang; dan
2. 2.pemanfaatan lahan dalam WIUP
d.Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memberi jawaban, maka proses perizinan dapat dilanjutkan;
e.DPM dan PTSP menetapkan keputusan izin terhadap permohonan yang diajukan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas ESDM.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

DPM dan PTSP dalam melaksanakan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan menyampaikan laporan setiap bulan kepada Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.DPM dan PTSP;
2. b.Dinas ESDM;
3. c.Dinas Lingkungan Hidup;
4. d.Dinas Kehutanan;
5. e.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. f.Biro Pemerintahan; dan
7. g.Biro Perekonomian.
(3)Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD terkait melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 Maret 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 14

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…