DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan Mutasi PNS 3. Jenis dan Klasifikasi Mutasi PNS 4. Persyaratan 5. Prosedur Mutasi 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. 6.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi dan antar instansi.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Derah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memutasikan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8.Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11.Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
13.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14.Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang berada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
15.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan tinggi tingkat pratama pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Mutasi PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi PPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota;
b.sebagai pedoman bagi pejabat pengelola Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mutasi PNS Provinsi dan kabupaten/kota;
c.sebagai pedoman bagi PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses mutasi PNS; dan
d.mewujudkan pelayanan prima dalam proses mutasi PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kewenangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
b.Jenis dan klasifikasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
c.Persyaratan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil; dan
d.Prosedur Mutasi PNS.

BAB II

KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 5

PPK Provinsi menetapkan:

a.mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi;
b.mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
c.mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
d.mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi;
e.mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi;
f.mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI MUTASI PNS

Pasal 6

(1)Jenis mutasi PNS meliputi:
1. a.mutasi atas kepentingan dinas; dan b.mutasi atas pemohonan PNS yang bersangkutan.
(2)Mutasi atas kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perpindahan wilayah kerja PNS dari suatu instansi ke instansi lainnya berdasarkan permintaan kebutuhan suatu instansi dan disetujui oleh instansi asal PNS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perpindahan wilayah kerja PNS atas permohonan yang dan disetujui oleh instansi asal serta instansi yang dituju dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Mutasi PNS diklasifikasikan sebagai berikut:

a.mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi;
b.mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
c.mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
d.mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi;
e.mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi;
f.mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

a.analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dari OPD asal dan OPD yang dituju yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
b.rekomendasi/persetujuan menerima dari OPD yang dituju;
c.rekomendasi/persetujuan melepas dari OPD asal yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
d.fotokopi SK CPNS, PNS, SK terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
e.sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir
f.surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
g.surat pernyataan dari OPD asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari kepala OPD.

Pasal 9

Persyaratan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e meliputi:

a.berstatus PNS;
b.analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
c.surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
d.surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
e.surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
f.surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
g.salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
h.salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
j.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yaitu :

a.berstatus PNS;
b.sudah bertugas minimal 4 (empat) tahun untuk guru didaerah yang tidak terpencil dan 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS untuk guru diwilayah terpencil;
c.asli bezzeting sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
d.asli bezzeting sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
e.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
f.fotokopi SK CPNS, PNS, SK terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
g.sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
h.asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari sekolah;
i.asli surat rekomendasi melepas dari sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
j.asli surat rekomendasi menerima dari sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
k.asli surat rekomendasi pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…