DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Ketentuan Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 695);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN GAMBIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6.Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan, bernama sama (Uncaria gambir Roxb)
7.Tanaman Perkebunan Gambir adalah tanaman rempah yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan untuk dipasarkan.
8.Getah Gambir Kering Murni yang selanjutnya di singkat dengan GGKM adalah Getah Gambir yang dihasilkan dan pengolahan daun dan ranting tanaman gambir dengan kemurnian sesuai Standar Nasional Indonesia yang tidak dicampur dengan bahan lain.
9.Pekebun Tanaman Gambir adalah Pekebun yang melakukan usaha budidaya dengan luasan di bawah 25 Ha.
10.Kelembagaan Pekebun Gambir adalah Lembaga yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Pekebun dengan tujuan untuk memperjuangkan dan memperkuat kepentingan Pekebun.
11.Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
12.Asosiasi Pekebun Gambir adalah kelembagaan pekebun Gambir sebagai perpanjang tangan pekebun/kelompok pekebun Tanaman Gambir secara hukum Nasional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan Pemerintah Daerah.
13.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.mewujudkan usaha budidaya dan pengolahan komoditas unggulan Tanaman Perkebunan Gambir yang sesuai baku mutu GGKM;
b.memberikan kepastian hukum terhadap harga GGKM; dan
c.meningkatkan peran serta Kelembagaan Pekebun Gambir.

BAB II

TATA KELOLA KOMODITAS PERKEBUNAN GAMBIR

Pasal 3

(1)Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir dilakukan oleh Pekebun Tanaman Gambir.
(2)Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada lahan yang memenuhi kriteria kesesuaian baku lahan dengan mengikuti kaidah konservasi tanah dan air secara baik dan benar tanpa merusak lingkungan.
(3)Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir dilakukan berdasarkan teknis budidaya yang baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berkualitas baik.

Pasal 4

(1)Pekebun Tanaman Gambir dan/atau Kelembagaan Pekebun Gambir melakukan pengolahan daun Gambir menjadi GGKM dan produk turunan lain tanpa mencampur dengan bahan lainnya sesuai standar mutu pengolahan Gambir.
(2)Proses pengolahan daun Gambir oleh Pekebun Tanaman Gambir dan/atau Kelembagaan Pekebun Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Eksportir melakukan pembelian Gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman Gambir.
(2)Pembelian daun dapat dilakukan jika digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan teh atau produk selain Gambir.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekebun Tanaman Gambir dan/ atau Kelembagaan Pekebun Gambir untuk melakukan pengujian mutu GGKM.
(2)Standar Mutu GGKM sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dalam pengujian mutu GGKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), Pekebun Tanaman Gambir dan Kelembagaan Pekebun Gambir mendapatkan sertifikat mutu GGKM.
(2)Sertifikat mutu GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil uji mutu dan hasil laporan analisa laboratorium.
(3)Fungsi sertifikat mutu GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendemen, komponen utama, dan komposisi kandungan hasil kebun;
2. b.menjamin mutu dan keamanan produk; dan
3. c.bahan pertimbangan dalam penetapan harga.
(4)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laboratorium pengujian mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada dibawah dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN GETAH GAMBIR KERING MURNI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penetapan harga pembelian GGKM.
(2)Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.kebutuhan hidup layak Pekebun Tanaman Gambir untuk menjaga kelangsungan Pekebun Tanaman Gambir;
2. b.kandungan persentase katekin dalam GGKM; dan
3. c.harga Ekspor GGKM.
(3)Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(4)Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat penetapan harga yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam penetapan harga pembelian GGKM, Gubernur membentuk Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM.
(2)Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beranggotakan:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Kelompok Mitra;
3. c.Asosiasi Pekebun Gambir Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.Eksportir; dan
5. e.Akademisi.
(2)Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap bulannya.

Pasal 11

Mekanisme penetapan harga pembelian GGKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran. III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…