DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan KPK Nomor. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 Nomor 8) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan (Berita Daearah Provinsi Sumatera Barat tahun tahun 2014 Nomor. 57) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
9.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelaporan LHKPN Provinsi Sumatera Barat
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

LHKPN diwajibkan kepada penyelenggara Negara yang meliputi :

a.Pejabat Negara;
b.Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN
c.Para Pengelola Anggaran; dan
d.Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1. 3.Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi laporan tentang :

a.data pribadi dan keluarga;
b.harta kekayaan;
c.penghasilan;
d.pengeluaran;
e.surat Kuasa; dan
f.surat pernyataan;
1. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Tim Pengelola LHKPN.
(2)Keanggotaan Tim Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pengarah : Gubernur
2. b.Ketua : Sekretaris Daerah
3. c.Wakil Ketua : Inspektur Provinsi.
4. d.Anggota : 1. Kepala Biro Hukum
  1. 2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(3)Tim Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
(4)Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretaris Inspektorat : Ketua merangkap Anggota
2. b.Sekretaris BKD : Sekretaris merangkap anggota
3. c.Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum daerah kabupaten/kota : Anggota
4. d.Kasubag Administrasi dan Umum : Anggota
(5)Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a.menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib mengisi LHKPN ;
b.menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan ASN pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Masa Tanggal pensiun Penyelenggara Negara dan ASN yang bersangkutan; dan
c.melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
1. 6.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 16A Pasal 16B dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
1. a.Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun ; atau
3. c.Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 16B

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 16C

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan pasal 16B dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
1. a.Nama
2. b.Jabatan
3. c.Instansi
4. d.tempat dan tanggal lahir
5. e.alamat
6. f.identitas isteri atau suami
7. g.identitas anak
8. h.jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayan yang dimiliki
9. i.besarnya penghasilan dan pengeluaran
10. j.surat kuasa mendapatkan data keuangan
11. k.surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan dan
12. l.surat pernyataan
(3)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
(4)LHKPN merupakan dokumen Negara. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Aprilr2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 12 Aprilr2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 16C

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 16C

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2015