DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan Bab III Pengawasan Bab IV Registrasi dan Sertifikasi Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pembiayaan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar dan pengawasan terhadap peredaran pangan segar di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa untuk menjamin mutu produk pangan segar yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar;

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pangan.
6.Dinas Terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan
8.Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan adalah upaya kegiatan terpadu yang meliputi pengaturan pembinaan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
11.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12.Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
13.Pelaku usaha pangan segar adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, proses produksi, pengolahan, pemasaran, dan perdagangan pangan segar.

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan Pangan Segar bertujuan untuk:

a.menjamin tersedianya Pangan Segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kesadaran hukum Pelaku usaha Pangan Segar dalam menjalankan usahanya;
c.meningkatkan wawasan Pelaku usaha dalam mengelola Pangan Segar; dan
d.mencegah cemaran biologis, kimia, dan/atau benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar meliputi:

a.pembinaan terhadap Pelaku usaha Pangan Segar;
b.pengawasan Pangan Segar; dan
c.peran serta masyarakat.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka memenuhi standar mutu dan Keamanan Pangan Segar Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.produsen Pangan Segar;
2. b.Pelaku usaha Pangan Segar; dan
3. c.masyarakat.

Pasal 5

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
1. a.fasilitasi ;
2. b.penyuluhan; dan
3. c.bimbingan teknis;
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Dinas Terkait.

Pasal 6

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a.fasilitasi sarana dan prasarana dalam proses budidaya, panen dan pasca panen produk Pangan Segar; dan/atau
b.fasilitasi pelaporan masyarakat terkait Keamanan Pangan Segar serta tindak lanjut dari pelaporan tersebut secara efektif dan efisien.

Pasal 7

(1). Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa :
1. a.peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Keamanan Pangan yang baik cara pemilihan, penanganan dan pengolahan Pangan Segar yang aman dan bergizi; dan/atau
2. b.peningkatan pengetahuan produsen Pangan Segar dalam memproduksi Pangan Segar yang aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
(2). Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan produsen Pangan Segar dan Pelaku usaha Pangan Segar dalam :

a.cara budidaya Pangan Segar yang baik;
b.cara produksi Pangan Segar yang baik;
c.cara penanganan Pangan Segar yang baik; dan/atau
d.cara distribusi Pangan Segar yang baik;

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 9

Untuk mencegah beredarnya Pangan Segar yang tidak sesuai dengan standar mutu dan Keamanan Pangan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap standar mutu dan Keamanan Pangan Segar.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk:

a.pemantauan dan inspeksi ke tempat produksi atau budidaya Pangan Segar, lokasi tempat pedagang pengumpul produk Pangan Segar, dan pasar secara berkala;
b.pengawasan dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya dalam memproduksi Pangan Segar dan usaha Pangan Segar;
c.pemeriksaan menggunakan uji cepat di lapangan;
d.pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi secara rutin terhadap produk Pangan Segar yang beredar di masyarakat; dan
e.pengawasan distribusi Pangan Segar dan peredaran pangan lintas Kabupaten/Kota beserta pemeriksaan dokumen terkait.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…