DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah berupa barang persediaan sesuai prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman yang dijadikan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah berupa barang persediaan sesuai prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman yang dijadikan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku pengelola barang milik daerah.
5.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
7.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan/dihibahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat termasuk tanaman dan hewan
10.Barang Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
11.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13.Aset lancar adalah jika diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
14.Aset tak lancar yang selanjutnya disebut aset tetap adalah aset yang umur ekonomisnya lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak dimaksudkan untuk dijual dan dapat diukur dengan handal dapat dilakukan penghitungan penyusutan serta memenuhi kriteria kebijakan Akuntansi daerah, apabila tidak memenuhi akan dicatat sebagai aset/ barang ekstrakomtabel.
15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah, yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa OPD yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada.
17.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa di OPD.
18.Panita/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
19.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
24.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
25.Standarisasi harga adalah penetapan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
26.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
27.Pejabat penerima adalah pejabat yang menerima hasil pengadaan barang dan jasa.
28.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
29.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang
31.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
32.Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola yang dihimpun oleh Pembantu Pengelola.
33.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
34.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah milik Provinsi Sumatera Barat
35.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/ Sekretaris Daerah/ Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam perencanaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Persediaan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dalam perencanaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Persediaan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Persediaan pada OPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Barang Persediaan bahan pakai habis, antara lain persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen/ administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak/ gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, persediaan isi tabung gas, persediaan barang cetakan, persediaan peripheral komputer, dan sejenisnya.
b.Barang Persediaan bahan/material, antara lain persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/ bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan bahan makanan pokok, dan sejenisnya.
c.Barang Persediaan Barang Lainnya, antara lain persediaan barang yang akan di berikan kepada pihak ketiga, barang yang akan dijual, persediaan barang kelengkapan kerja, dan sejenisnya.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Persediaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran OPD.
(2)Perencanaan Kebutuhan Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan sisa Barang Persediaan yang ada.

Pasal 6

(1)Perencanaan belanja persediaan memperhatikan Standar Harga Barang dan Jasa.
(2)Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman harga tertinggi dalam penganggaran, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

BAB III

PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Barang Persediaan diperoleh dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 8

(1)Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diketahui oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang.
(2)Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengurusan Barang Persediaan di gudang/tempat penyimpanan.
(3)Setiap Barang Persediaan yang akan didistribusikan kepada Unit Pemakai Barang harus diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang atau Pengurus Barang.

Pasal 9

(1)Barang Persediaan harus ditatausahakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
(2)Penatausahaan Barang Persediaan dalam bentuk alat tulis kantor dan penggandaan dilakukan oleh Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dengan melengkapi sekurang- kurangnya faktur belanja alat tulis kantor dan Penggandaan.
(3)Pengurus Barang/ Pembantu Pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu mencatat jenis dan jumlah belanja alat tulis kantor dan penggandaan pada Buku Persediaan alat tulis kantor dan Buku Penggandaan.
(4)Pengurus Barang/ Pembantu Pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu mencatat jenis dan jumlah barang yang digunakan oleh staf atau pejabat terkait pada buku pengeluaran alat tulis kantor dan buku penggandaan.

Pasal 10

Penatausahaan pada Pembantu Pengurus Barang pada Sekretariat OPD atau pada Gudang Obat di RSD, sebagai berikut:

a.Barang Persediaan harus dicatat secara tertib, teratur, sesuai dengan kronologisnya kedalam buku Barang Persediaan dan Kartu Persediaan/Kartu Barang.
b.dokumen dasar untuk mencatat barang masuk adalah :
1. 1.untuk pengadaan senilai Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) ke atas; yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dilengkapi dengan nota persetujuan, faktur toko, kwitansi dinas, Surat Pesanan dan dokumen kontrak/ dokumen pembayaran beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. 2.untuk pengadaan dibawah Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ); yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dari rekanan kepada Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran beserta Nota Persetujuan, Faktur Toko dan kwitansi OPD yg ditandatangani oleh rekanan;
3. 3.untuk hibah dari pihak ketiga atau pemerintah daerah lainnya; yaitu Berita Acara Serah Terima dari pihak yang memberi/menghibahkan kepada Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang diketahui oleh Kepala OPD; dan
4. 4.berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu membukukan ke dalam kartu persediaan sesuai dengan rincian objek persediaannya.
c.dokumen dasar untuk mencatat barang keluar adalah:
1. 1.telaahan staf Kepala UPT/Kepala Bidang untuk minta Barang Persediaan kepada Sekretaris dan persetujuannya;
2. 2.bukti pengambilan barang dari gudang sesuai dengan telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang ditandatangani oleh Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu sebagai pihak yang menyerahkan dan pejabat/staf sebagai yang menerima barang; dan
3. 3.Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu membukukan ke dalam kartu Barang Persediaan sesuai dengan rincian objek persediaannya.
d.Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu menyusun Laporan Barang Persediaan setiap bulannya dan melaporkannya kepada Kepala OPD;
e.Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu harus melakukan Stock Opname dengan membuat Berita Acara Opname Barang paling sedikit 2 kali dalam setahun yaitu akhir Semester 1 dan akhir tahun;
f.pada akhir tahun, jika terdapat selisih/perbedaan antara saldo di kartu Barang Persediaan dengan saldo hasil opname barang, maka dilakukan perbaikan di kartu Barang Persediaan disesuaikan dengan kondisi fisik berdasarkan Berita Acara Opname Barang tersebut;
g.selisih Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat disebabkan karena Barang Persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak;
h.Barang Persediaan yang usang, kadaluarsa atau rusak dituangkan dalam Berita Acara Opname Barang Persediaan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala OPD untuk diproses penghapusannya dan dihancurkan/dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.Barang Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
j.Barang Persediaan yang hilang dituangkan dalam Berita Acara Opname Barang Persediaan, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala OPD untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang kerugian daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…