DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: Umum, Pengumuman, Pendaftaran, Persyaratan Calon Peserta Didik Baru, Jalur Pendaftaran PPDB, Penetapan Hasil Seleksi dan Pendaftaran Ulang, PELAKSANAAN PPDB, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, PENGAWASAN,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6.Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7.Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8.Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
11.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang menyatakan kategori.
12.Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
13.Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
14.Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.
15.Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
16.Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut GTK adalah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
17.Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
18.Zonasi adalah pembagian wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi.
19.Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
20.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
21.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya diingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
22.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang menyatakan kategori.
23.Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
24.Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
25.Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.
26.Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
27.Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut GTK adalah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
28.Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
29.Zonasi adalah pembagian wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi.
30.Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SMA; dan
2. b.SMK.

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
(2)Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
1. a.Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
2. b.Pendaftaran;
3. c.Seleksi sesuai jalur pendaftaran;
4. d.Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
5. e.Daftar ulang.

Pasal 6

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas mengumumkan PPDB kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
1. a.Persyaratan calon peserta didik baru;
2. b.Tanggal pendaftaran; dan
3. c.Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali.

Pasal 8

(1)Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik atau orang tua/wali calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
(3)Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melaui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 10

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.berusia paling tinggi 21 tahun;
2. b.memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
3. c.bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.memiliki SHUN bagi lulusan SMP/MTs dan memiliki DNUN Paket B bagi Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016; dan
5. e.bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus menyerahkan hasil penilaian/assesment yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tidak buta warna.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:
1. a.kelompok Teknologi Rekayasa;
2. b.kelompok Teknologi Informatika; dan
3. c.kelompok Industri dan Kimia.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018