DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mempunyai sistematika sbb: 1. Ketentuan Umum 2. Kriteria Destinasi Pariwisata Halal dan Penilaian Terhadap Kriteria Destinasi Pariwisata Halal 3. Kriteria Usaha Pariwisata Halal 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indnesia;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178 Tahun 2019);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 182); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
9.Penyelenggaraan pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
10.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Destinasi pariwisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan gaya hidup wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
12.Kriteria destinasi pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi yang mencakup aspek perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi dan dukungan pemerintah.
13.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Usaha pariwisata halal adalah usaha pariwisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan kriteria usaha pariwisata halal.
15.Kriteria usaha pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
16.Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
17.Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dengan kriteria usaha pariwisata halal dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
18.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kriteria Destinasi Pariwisata Halal dan penilaian terhadap kriteria Destinasi Pariwisata Halal;
b.kriteria usaha Pariwisata Halal; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA DESTINASI PARIWISATA HALAL DAN PENILAIAN TERHADAP KRITERIA DESTINASI PARIWISATA HALAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Destinasi Pariwisata Halal di Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Pariwisata Halal.
(2)Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
1. a.perwilayahan;
2. b.daya tarik Wisata;
3. c.fasilitas umum;
4. d.fasilitas Pariwisata;
5. e.aksesibilitas;
6. f.investasi; dan
(3)Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Kriteria perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan untuk mendukung daerahnya sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
(2)Kebijakan dalam rangka mendukung Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.melakukan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal dalam dokumen perencanaan daerah;
3. c.mengajukan penetapan Destinasi Pariwisata Halal kepada Gubernur;
4. d.melakukan evaluasi penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal dengan memperhatikan kriteria Destinasi Pariwisata Halal yang ditetapkan Gubernur; dan
5. e.menetapkan program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Halal.

Pasal 5

(1)Kriteria daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kriteria berdasarkan daya tarik Wisata alam, budaya dan buatan yang memiliki daya tarik Wisata halal dan pilihan aktivitas yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.
(2)Kriteria daya tarik Wisata berdasarkan Wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.memiliki citra yang positif;
2. b.memiliki toilet yang representatif;
3. c.memiliki tempat ibadah yang sesuai standar;
4. d.memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
5. e.adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal;
6. f.adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
7. g.adanya kegiatan even atau festival Pariwisata Halal;
8. h.memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan Pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
9. i.untuk Wisata pantai atau pemandian, memiliki aturan pemisahan antara pengunjung pria dan wanita, dan aturan tidak berpakaian minim bagi pengunjung.

Pasal 6

(1)Kriteria fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kriteria berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah.
(2)Ketersediaan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan penempatan sarana dan prasarana tempat beribadah pada posisi yang strategis pada zona Destinasi Pariwisata Halal.

Pasal 7

Kriteria fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kriteria berdasarkan jasa kawasan Pariwisata Halal, jasa perjalanan Wisata halal, jasa makanan dan minuman halal, pusat oleh-oleh halal, jasa akomodasi halal, jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi dan pornografi, jasa pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan Pariwisata Halal, serta kelengkapan fasilitas Pariwisata lainnya yang mendukung Pariwisata Halal.

Pasal 8

(1)Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan kriteria berdasarkan kriteria fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal.
(2)Fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas transportasi yang mendukung kemudahan dalam mencapai Destinasi Pariwisata Halal.
(3)Fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.jalan menuju destinasi yang memenuhi persyaratan kunjungan Wisatawan;
2. b.moda transportasi yang nyaman dan aman bagi Wisatawan menuju Detinasi Pariwisata Halal;dan
3. c.waktu tempuh dan kepadatan arus lalu lintas yang lancar dan terkendali.

Pasal 9

(1)Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan kriteria berdasarkan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Pariwisata Halal.
(2)Iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kemudahan pengurusan perizinan investasi bagi investor yang akan membangun fasilitas sarana dan prasarana pada Destinasi Pariwisata Halal;
2. b.kepastian dan jaminan hukum dalam pemanfaatan lahan investasi di wilayah Destinasi Pariwisata Halal;
3. c.pemberian insentif untuk investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.fasilitasi terbentuknya forum komunikasi antara investor, masyarakat dan Pemerintah Daerah (public private patrnership) untuk menghindari konflik antara investor dan masyarakat.

Pasal 10

Kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Penetapan Destinasi Pariwisata Halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…