DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan PTSP Bab III Pendelegasian Wewenang Bab IV Pengaduan Bab V Pelaproran Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pnovinsi Sumatera Barat; Mengrngat : 1. Undang-Undang Nomor 6t Tahun L958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor L9 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor LLz, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a6l; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a72al; 2.

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6.Perafuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyu.sunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OL2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 275, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Frovinsi dan l(abup aten / Rota; l2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2OL2 tentang Petunjuk Telcris Pen5rusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; L3.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANG PENYELENGGAIU\r\I{ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Frovinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
5.Bidang adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
8.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingfuungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yEulg selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. l0.Administrator adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab untuk peyelenggaraan administrasi yang berkenaan dengan kebijakan pelaksanaan PTSP. ll,Verifikator adalah pejabat yang melaksanakan proses verifikasi keabsahan dokumen perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan pada PTSP. l2.Korektor/Pelaksana kegiatan adalah pejabat yang bertugas melakukan pemantauan, koreksi dan/atau membetulkan hasil proses permohonan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan pada PTSP. 13.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rargka penyelenggaraan PTSP. l4.Penanam modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Luar Negeri 15.Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTSP. L6.Perizinan adalah segala bentuk Izin untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang*undangan. 17.Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen selain perizinan, kemudahan pelayanan, insentif daerah, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. LS.Dokumen selain perizinan adalah meliputi; persetujuan prinsip, rekomendasi, pertimballgan, fatwa dan sejenisnya. L9.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan, atas nama pemberi wewenang. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pnovinsi Sumatera Barat. 2l.Standar Pelayanan Publik selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 22.Standar Operasinal Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi terfulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh eiap,a dilakukan.

Pasal 2

Penyelengg araart PTS P bertuj uan :

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan tedangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah yang mendapatkan pendelegasi.an wewenang dari Gubernur.

BAB II

PEI\TYELEN GGAI?rLUV PTS P

Pasal 4

(1)PTSP diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Bidang selaku Verifikator.
(3)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat l2l bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. $l Kepla Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dibantu oleh Kepala Seksi selaku Korektor atau Pelaksana kegiatan.
(5)Kepata Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan PTSP, Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Tim Telaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat/staf yang membidangi tugas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditugaskan oleh Kepala OPD.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Dafam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinart, penanam modal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilengkapi dengan dokumen Perizinan dan Non Pturizin,ar: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelengkapan persyaratan permotronan diverifikasi oleh Bidang sebagai verifikator. {4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan hasil verifikasi, Dinas menyampaikan surat pengantar kepada OPD untuk memperoleh rekomendasi atau kqiian teknis.
(5)Berdasarkan hasil rekomendasi atau kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menerbitkan atau menolak Perizinan atau Non Perizinan.

Pasal 7

(1)Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efelctif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas wajib memenuhi SPP dan SOP penyelenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Gubernur menaril< wewenang penyeienggaraan pelayanarr dan penandatanganan jenis Perizinan dan Norl Perizinan pada OPD.
(2)Wewenang periyelenggaraan pelayanan dan penandatangar-t jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(3)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksltd pada ayat
(2)ditetpkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 9

Apabila dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Nort Perizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesr.rai dengali ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohor-t dapat menyampaikan pengaduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clilakukan secara lisan danl atau tertulis melalui media yang disediakan yaitu;

a.telepon/faximile;
b.formulir pengaduan;
c.buku agenda pengaduan; dan / alar-r
d.e-mail. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada a1,at (2) har-us ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara PTSP paling lama dalarn jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. Mekanisme proses pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(1)(2\
(3)
(4)

BAB V

PEI,APORAN

Pasal 10

(lfPenyelenggara PtSP wajib menyampaikan laporan tertulis kepada masing-masing Kepala OPD tentang penerbitan jenis Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP setiap 1 (satu) bulan sekali;

(2)Kepala Dinas menyampaikan laporan penerbitan jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(1)Pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan telmis proses Perinnal;r dan Non Perizinan secara fungsional dilakukan oleh Kepa.la OPD selaku Tim Pembina.
(2)Pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Dinas dan Kepala OPD dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Fasal 11

Pasal 12

(1)Masing-masing OPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh PTSP sesuai dengan kewenangannya.
(2)Terhadap pelaksanaan Periainan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenalcan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada :

a.APBD;
b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…