DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah; b. membantu Perangkat Daerah dalam Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah untuk menjamin keutuhan, keotentikan dan kenirsangkalan informasi; c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan; e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi); f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya; g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah; h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelanggaraan pemerintahan dan layanan publik. Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi: a. tata cara penyusunan rencana pengamanan informasi; b. tata cara permohonan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keamanan teknologi informasi dan komunikasi khusus kepada BSSN; c. pengelolaan sumberdaya manusia; d. tim pengelola keamanan informasi; e. koordinasi; f. Forum Komunikasi Sandi Daerah; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8606);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10.Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Tujuan Tata kelola Keamanan Informasi ini disusun sebagai arahan dan pedoman dalam pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi secara terpadu serta untuk pengamanan aset informasi guna memastikan terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), keaslian (authenticity) dan nirsangkalan (inevitability).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7.Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8.Penyelenggaraan Persandian adalah pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Persandian oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
10.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
11.Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12.Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
13.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
14.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
15.Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
16.Forum Komunikasi Sandi Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMSANDA adalah wadah untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertukar informasi terkait penyelenggaraan persandian di tingkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
b.membantu Perangkat Daerah dalam Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah untuk menjamin keutuhan, keotentikan dan kenirsangkalan informasi;
c.meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
d.menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
e.menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
f.menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
g.menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
h.meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
i.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelanggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penyusunan rencana pengamanan informasi;
b.tata cara permohonan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keamanan teknologi informasi dan komunikasi khusus kepada BSSN;
c.pengelolaan sumberdaya manusia;
d.tim pengelola keamanan informasi;
e.koordinasi;
f.Forum Komunikasi Sandi Daerah; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI A. Tujuan Tata kelola keamanan informasi disusun dalam rangka untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen keamanan informasi. Kerangka kerja ini akan menjabarkan proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menetapkan, mengimplementasikan, memelihara Keamanan Informasi dan meningkatkan secara berkesinambungan.

Pasal 5

(1)Penyusunan rencana Pengamanan Informasi dilakukan dengan :
1. a.menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
2. b.menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
3. c.menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.
(2)Penyusunan rencana Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diseminarkan.

Pasal 6

(1)Perencanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana strategis Pengamanan Informasi.
(2)Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Rencana strategis Pengamana Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi Pengamanan Informasi;
2. b.sasaran dan target pengembangan Pengamanan Informasi;
3. c.kebijakan dan strategi pengembangan Pengamanan Informasi;
4. d.arsitektur keamanan informasi;
5. e.proses kerja Pengamanan Informasi;
6. f.data dan layanan informasi Pengamanan Informasi;
7. g.rencana Integritas data dan layanan Pengamanan Informasi;
8. h.rencana pengembangan Pengamanan Informasi;
9. i.strategi implementasi pengembangan Pengamanan Informasi; dan
10. j.roadmap implementasi Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
(2)Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 9

(1)Dalam penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
(2)Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis Gubernur dapat menunjuk Dinas.

Pasal 10

(1)Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat :
1. a.infrastruktur teknologi informasi;
2. b.desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
3. c.aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
(2)Dalam melakukan penyusunan arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
(3)Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
(4)Evaluasi arsitektur Keamanan Informasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas setiap tahun atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap pelaksanaan dan kesesuaian Arsitektur Keamanan Informasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 11

(1)Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sumberdaya teknologi informasi yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah yang lebih rinci.
(2)Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.perangkat keras;
2. b.perangkat lunak;
3. c.jaringan; dan
4. d.layanan.
(3)Infrastruktur teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen yang harus dipenuhi yakni :
1. a.hardware komputer, seperti personal computer, desktop, notebook, komputer server dan smartphone;
2. b.perangkat lunak dan data dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan;
3. c.manajemen dan penyimpanan data;
4. d.jaringan dan telekomunikasi;
5. e.layanan dan konsultasi integrasi sistem; dan
6. f.sistem operasi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…