DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO/IEC 17025 dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
7.Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Wajib Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Wajib LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut LLPADS.
10.Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
11.Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pengguna jasa layanan laboratorium dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan, yang menjadi salah satu sumber penerimaan LLPADS.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal Daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN RINCIAN JENIS OBJEK

Pasal 3

(1)Penerimaan Daerah dari layanan pengujian Laboratorium Lingkungan yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek LLPADS hasil kerjasama daerah.
(2)Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa layanan atas pengujian parameter kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan, meliputi:
1. a.pengujian parameter kualitas air dan air limbah; dan
2. b.pengujian parameter kualitas udara.
(4)Pengujian parameter kualitas air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.fisika;
2. b.kimia anorganik;
3. c.kimia organik;
4. d.mikrobiologi; dan
5. e.pengambilan sampel air dan air limbah.
(5)Pengujian parameter kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.udara ambien;
2. b.udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
3. c.kebauan lingkungan;
4. d.metrologi udara;
5. e.pencahayaan ruangan;
6. f.kebisingan lingkungan; dan
7. g.pengambilan sampel udara.

Pasal 4

Subjek LLPADS adalah instansi pemerintah, pelaku usaha/kegiatan, orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Wajib LLPADS adalah instansi pemerintah, pelaku usaha/kegiatan, orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan objek LLPADS yang diberikan.

BAB III

BESARAN DAN FORMULA TARIF

Pasal 6

Jasa layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikenakan tarif.

Pasal 7

(1)Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang diberikan, meliputi:
1. a.peralatan;
2. b.bahan baku;
3. c.listrik; dan
4. d.air dan tenaga kerja.
(2)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dalam hal LLPADS dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam naskah perjanjian kerja sama antara Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Subjek LLPADS.
(3)Format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

(1)Pembayaran LLPADS dilakukan secara non tunai sebelum layanan pengujian dilaksanakan atau paling lambat sebelum diserahkan laporan hasil pengujian.
(2)Pembayaran LLPADS dilakukan Wajib LLPADS melalui rekening kas Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
(3)Bukti pembayaran disampaikan ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
(4)SKLLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 10

(1)Bendahara penerimaan diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan bendahara penerimaan pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
(2)Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pengelolannya.
(2)Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
(3)Buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan format/bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…