DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan Bab III Pembiayaan Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembinaan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7.Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.
10.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Saham adalah kepemilikan atau penyertaan modal seseorang pada BUMN, Perseroan atau Perseroan Terbatas lainnya.
13.Aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. 3
14.Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMD untuk digunakan dalam operasional BUMD tidak dimaksudkan untuk dijual dalm rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
15.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar BUMD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
16.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam melakukan pembinaan di bidang keuangan dan penyertaan modal serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah di bidang pengawasan.
17.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap BUMD dengan tujuan bahwa BUMD tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18.Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional BUMD.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan BUMD, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
(2)Pengaturan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan BUMD yang sehat dan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah serta dapat menunjang perekonomian Daerah.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 3

(1)Gubernur dalam melaksanakan pembinaan BUMD dapat melimpahkan kewenangan kepada :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra; atau
3. c.Biro Perekonomian.
(2)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan BUMD.
(3)Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan BUMD.
(4)Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan terhadap pembinaan BUMD.

Pasal 4

Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi : 4

a.Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan BUMD;
b.Pembinaan terhadap Direksi, dan Komisaris;
c.Pembinaan pendayagunaan aset BUMD; dan
d.Pengawasan dan Pengendalian BUMD.

Pasal 5

(1)Pembinaan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup :
1. a.pembinaan rencana program dan pengembangan usaha BUMD;
2. b.evaluasi laporan usaha BUMD; dan
3. c.pemantauan terhadap efektifitas organisasi dan kinerja sumber daya BUMD.
(2)Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
1. a.Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Anaudit tahun buku berkenaan sebagai bahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang melakukan audit pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban laporan keuangan.
2. b.Direksi menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku berkenaan kepada Biro Perekonomian 2 minggu sebelum pelaksanaan RUPS.

Pasal 6

(1)Pembinaan rencana program dan pengembangan usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
1. a.Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. b.Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
(2)Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
2. b.posisi Perseroan saat ini;
3. c.asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
4. d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, paling sedikit memuat : 5
1. a.rencana kerja yang dirinci atas misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
2. b.anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
3. c.proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
4. d.hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Pasal 7

(1)Evaluasi laporan usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut :
1. a.Direksi wajib menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. b.Komisaris wajib menyampaikan laporan berkala yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulan dan tahunan.
(3)Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Biro Perekonomian dapat meminta laporan kepada Direksi dan Komisaris.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi terhadap efektifitas organisasi dan kinerja sumberdaya BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan sebagai berikut :

a.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi/Komisaris seperti :
1. 1.pemenuhan terhadap kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. 2.melaksanakan tugasnya selaku Direksi/Komisaris; dan/atau
3. 3.pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mempunyai hukum yang tetap.
b.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dan perlindungan sumberdaya manusia di lingkungan BUMD oleh Direksi

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap Direksi, dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
2. b.membuat pedoman pelaksanaan operasional BUMD; dan
3. c.menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan. 6

Pasal 10

(1)Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.monitoring pemetaan aset tetap yang dimiliki BUMD; dan
2. b.membuat pedoman terhadap pendayagunakan aset BUMD.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…