DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4.Peraturan Pemerintah Noior 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TIGA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi orğanisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola BLUD.
10.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
11.Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPTD yang akan menerapkan BLUD.
12.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPTD dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13.Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan UPTD.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian program dan kegiatan beserta anggarannya untuk suatu instansi atau organisasi dalam satu tahun anggaran.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan anggaran yang telah disetujui sebelumnya, seperti rencana kerja anggaran atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pola Tata Kelola, Renstra, dan SPM pada UPTD meliputi:
1. a.UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
2. b.UPTD Ternak Unggas; dan
3. c.UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato.
(2)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
1. a.menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Pola Tata Kelola UPTD;
2. b.memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPTD; dan
3. c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di UPTD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata Kelola;
b.Renstra;dan
c.SPM.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola pada UPTD bertujuan untuk:

a.memaksimalkan kinerja pelayanan UPTD dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, agar UPTD memiliki daya saing yang kuat;
b.mendorong pengelolaan penyelenggaraan UPTD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur UPTD;
c.mendorong seluruh sumber daya manusia di UPTD dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders); dan
d.meningkatkan kontribusi UPTD dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Prinsip tata kelola dalam pengelolaan UPTD meliputi:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas; dan
d.independen.

Pasal 6

Ruang lingkup Pola Tata Kelola UPTD memuat:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

(1)Kelembagaan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.pejabat pengelola; dan
2. b.pegawai.
(2)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD dalam pemberian layanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD.

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari terdiri atas:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD.
(3)Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(4)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kepala sub bagian tata usaha UPTD.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala sub bagian tata usaha UPTD, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pegawai negeri sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(7)Pejabat teknis pada UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat terdiri atas:
1. a.pejabat teknis klinik dan laboratorium kesehatan hewan;
2. b.pejabat teknis pengadaan barang dan jasa BLUD; dan
3. c.pejabat teknis ketenagakerjaan.
(8)Pejabat teknis pada UPTD Ternak Unggas terdiri atas:
1. a.pejabat teknis pengelolaan manajemen produksi dan produk hasil ternak unggas; dan
2. b.pejabat teknis pengelolaan bahan pakan.
(9)Pejabat teknis pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi Dan Sumber Daya Tuah Sakato terdiri atas:
1. a.pejabat teknis pemeliharaan dan pengembangan ternak; dan
2. b.pejabat teknis produksi semen beku dan bioteknologi.

Pasal 10

(1)Pegawai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(2)Pegawai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai UPTD dapat diangkat dari tenaga profesional lainya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(4)Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi meliputi:
1. a.pengetahuan;
2. b.keahlian;
3. c.keterampilan;
4. d.integritas;
5. e.kepemimpinan;
6. f.pengalaman;
7. g.dedikasi; dan
8. h.sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.satuan pengawas internal; dan
c.dewan pengawas.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…