DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Standar satuan harga barang terdiri dari pembelian maupun sewa atas suatu barang yang dibutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja a. tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri; b. untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang hasil tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan mempedomani harga pasar dan atau aturan lainnya; (3) Standar satuan harga barang tersebut diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomorc 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
5.Standar satuan harga barang adalah standar harga barang yang digunakan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.
6.Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

Pasal 2

(1)Standar satuan harga barang terdiri dari pembelian maupun sewa atas suatu barang yang dibutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri;
2. b.untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang hasil tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan mempedomani harga pasar dan atau aturan lainnya;
(3)Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)SKPD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-SKPD.
(2)Pembelian atau sewa barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(3)Dalam hal pelaksanaan pembelian atau sewa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, maka SKPD tetap dapat melaksanakan proses pembelian atau sewa barang dengan melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi barang yang sudah direncanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan serta tidak melebihi harga yang telah ditetapkan pada DPA-SKPD.
(4)Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan antara lain:
1. a.harga pasar barang yang akan diadakan lebih tinggi dari DPA-SKPD;
2. b.spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar; dan /atau
3. c.spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

(1)Apabila terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
1. a.usulan SKPD;
2. b.perubahan kebijakan; dan / atau
3. c.perubahan peraturan perundang-undangan
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Pemutakhiran terhadap Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 8 Juli 2021 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 8 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…