DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari sistematika sbb: 1. Ketentuan Umum 2. Pola Tata Kelola 3. Rencana Strategis 4. Standar Pelayanan Minimal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 6 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 7 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah satuan pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 8 kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11.Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola SMK yang akan menerapkan BLUD.
12.Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13.Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Sekolaha Menengah Kejuruan Negeri.
14.Rencanan Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
15.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
16.Unit Produksi Pembelajaran Industri (teaching factory) adalah unit kegiatan yang memproduksi barang dan/ atau jasa yang pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran industri (teaching factory) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

a.acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola SMKN;
b.memberikan pedoman perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program SMKN; dan
c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung 9 jawaban penyelenggaraan SPM di SMKN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal SMKN 2 Padang;
b.Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal SMKN 6 Padang;
c.Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal SMKN 9 Padang;
d.Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal SMKN 2 Bukittinggi; dan
e.Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal SMKN 3 Pariaman.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pengaturan pola tata kelola pada SMKN bertujuan untuk:

a.memaksimalkan kinerja pelayanan SMKN dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
b.mendorong pengelolaan penyelenggaraan SMKN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur SMKN; dan
c.mendorong seluruh sumber daya manusia di SMKN dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap stakeholders.
d.Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan. 10

Pasal 5

Tata kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas; dan
d.independen.

Pasal 6

Ruang lingkup pola tata kelola SMKN memuat:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Pejabat Pengelola SMKN terdiri dari:
1. a.Pemimpin
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala SMKN.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat sebagai penanggung jawab pemasaran;
2. b.wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai penanggung jawab 11 pengelolaan hasil produk;
3. c.wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa;
4. d.wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab ketenagaan; dan
5. e.ketua unit produksi sebagai penanggungjawab produksi barang dan jasa.
(6)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari tenaga profesional dalam hal wakil kepala sekolah tidak memiliki latar belakang di bidang pemasaran, pengelolaan hasil produk, pengadaan barang dan jasa, atau ketenagaan.

Pasal 8

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.satuan pengawas internal; dan
c.dewan pengawas.

Pasal 9

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
(2)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan.
(3)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 12 mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
(2)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, berdasarkan pada realisasi pendapatan atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…