DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
(2)Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2)Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Renstra Sekretariat Daerah;
2. b.Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Renstra Inspektorat Daerah;
4. d.Renstra Dinas Pendidikan;
5. e.Renstra Dinas Kesehatan;
6. f.Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
7. g.Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
8. h.Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. i.Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
10. j.Renstra Dinas Sosial;
11. k.Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. l.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. m.Dinas Pangan;
14. n.Dinas Lingkungan Hidup;
15. o.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. p.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. q.Dinas Perhubungan;
18. r.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
19. s.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. u.Dinas Pemuda dan Olahraga;
22. v.Dinas Kebudayaan;
23. w.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
24. x.Dinas Kelautan dan Perikanan;
25. y.Dinas Pariwisata;
26. z.Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura; aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; bb. Dinas Kehutanan; cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; ff. Badan Penelitian dan Pengembangan; gg. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; hh. Badan Pendapatan Daerah; ii. ii. Badan Kepegawaian Daerah; jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; kk. Badan Penghubung; ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan mm. Badan Pendapatan Daerah.
(3)Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(10)Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(11)Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(12)Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(13)Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(14)Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(15)Rencana strategis Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(16)Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(17)Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(18)Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(19)Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(20)Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(21)Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(22)Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(23)Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(24)Rencana strategis Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(25)Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(26)Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(27)rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(28)rencana strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(29)rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(30)rencana strategis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(31)rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(32)rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(33)rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(34)rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(35)rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(36)rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(37)rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(38)rencana strategis Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(39)rencana strategis Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(40)rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025 2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Derah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.
(3)Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan suverfisi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

Pasal 5

(1)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak kesesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Desember 2025 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 11 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ARRY YUSWANDI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…