DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
2. b.penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
4. d.pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
5. e.fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
7. g.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
8. h.membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional.
9. i.pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 3

Kepala Badan

(1)Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penelitian dan pengembangan;
5. e.memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, kelitbangan di bidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
6. f.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis penelitian dan pengembangan;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Badan, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang sosial, ekonomi dan pemerintah;
3. c.Bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
4. d.UPT; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(7)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyelenggarakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
3. c.menyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan kepegawaian di lingkungan Badan;
4. d.menyelenggarakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
7. g.melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, menyusun Laporan Kinerja, rencana strategis/rencana kerja (RENSTRA/RENJA), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan dan keuangan; dan
9. i.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
2. b.pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
3. c.pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
4. d.menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
7. g.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
10. j.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Perencanan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan Badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program anggaran ;
2. b.melaksanakan perencanaan program dan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program badan serta program kerja tahunan;
4. d.melaksanakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan;
5. e.menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
6. f.melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
7. g.melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) badan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) badan dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) badan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(1)Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ekonomi, Penyelenggaran Pemerintah dan Pengkajian Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ekonomi; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial ekonomi dan pemerintahan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
4. d.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. f.mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
7. g.memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
8. h.melaksanakan kerja sama kelitbangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan skala regional, nasional dan internasional;
9. i.melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(4)Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah membawahi :
1. a.Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.Sub Bidang Ekonomi; dan
3. c.Sub Bidang Penyelenggaran Pemerintah dan Pengkajian Daerah.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah.

Pasal 8

(1)Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa skala regional, nasional dan internasional;
3. c.melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ekonomi; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Ekonomi.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Ekonomi;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah skala regional, nasional dan internasional;
3. c.melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang ekonomi; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daerah
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat skala regional, nasional dan internasional;
3. c.melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan serta pengelolaan data penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah;
5. e.melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

(1)Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, Inovasi dan Teknologi.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Inovasi dan Teknologi;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
2. b.penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
5. e.penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
6. f.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
7. g.penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
8. h.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
9. i.Pelaksanaan kerja sama kelitbangan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi skala regional, nasional dan internasional; dan
10. j.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(4)Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahi :
1. a.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
2. b.Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
3. c.Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…