DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan;
3. c.pembinaan dan fasilitasi bidang Kebudayaan, lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. e.pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan;
6. f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kebudayaan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kebudayaan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Museum dan Kepurbakalaan;
3. c.Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya;
4. d.Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi;
5. e.UPT; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Program dan Keuangan;
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan program kerja Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan perencanaan serta pelaporan;
2. b.menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
10. j.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. k.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang permuseuman dan kepurbakalaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Permuseuman;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepurbakalaan dan Cagar Budaya; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang permuseuman, kepurbakalaan dan pengelolaan cagar budaya serta sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan ;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang permuseuman, kepurbakalaan dan pengelolaan cagar budaya serta sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan;
3. c.melaksanakan pemberian izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
6. f.melaksanakan penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
7. g.melaksanakan pengelolaan cagar budaya;
8. h.memberikan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
9. i.melaksanakan pembinaan tenaga teknis permuseuman dan kepurbakalaan;
10. j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang permuseuman dan kepurbakalaan; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Museum dan Kepurbakalaan, membawahi :
1. a.Seksi Permuseuman;
2. b.Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
3. c.Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Museum dan Kepurbakalaan.

Pasal 8

(1)Seksi Permuseuman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang permuseuman yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permuseuman mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Permuseuman;
2. b.pelaksanaan pembinaan di bidang Permuseuman; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Permuseuman.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Permuseuman;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Permuseuman
3. c.menyiapkan bahan izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
4. d.melaksanakan pendaftaran museum yang pendaftaran izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ke pemerintah pusat untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional;
5. e.menyiapkan bahan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum serta pencabutan izin bagi museum pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak melaporkan penggabungan dan pemecahan museum ke Pemerintah Daerah;
6. f.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan museum yang meliputi kelembagaan museum, pengelolaan koleksi museum, pengembangan museum dan pemanfataan museum;
7. g.menyiapkan bahan penyelamatan koleksi museum dalam keadaan darurat;
8. h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Permuseuman; dan.
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan;
3. c.melaksanakan pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfataan cagar budaya;
4. d.melaksanakan pemeringkatan cagar budaya;
5. e.menyiapkan bahan penetapan cagar budaya peringkat Provinsi;
6. f.menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah Provinsi;
7. g.melaksanakan dokumentasi dan publikasi serta promosi cagar budaya;
8. h.menyiapkan bahan penyelamatan cagar budaya;
9. i.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
10. j.menyiapkan bahan pembinaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten/Kota;
11. k.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pembinaan tenaga teknis permuseuman, cagar budaya dan kepurbakalaan;
2. b.menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana permuseum, kepurbakalaan dan cagar budaya;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana dan tenaga teknis permuseuman, kepurbakalaan, dan cagar budaya;
4. d.menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga teknis permuseuman dan cagar budaya;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan rencana perlengkapan sarana di bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan;
6. f.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan tenaga teknis permuseuman, kepurbakalaan dan cagar budaya; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang kesenian dan diplomasi budaya.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertunjukan dan diplomasi budaya;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni rupa dan media; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis kesenian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, diplomasi budaya, dokumentasi dan tenaga kesenian;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni media, diplomasi budaya, dokumentasi dan tenaga kesenian;
3. c.melaksanakan penyusunan norma, standar dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa seni media, diplomasi budaya dan pembinaan tenaga kesenian;
4. d.melaksanakan diplomasi budaya;
5. e.melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kesenian dan diplomasi budaya;
7. g.melaksanakan pembinaan seniman dan organisasi kesenian lokal;
8. h.melaksanakan pemberian apresiasi kepada pelaku kesenian;
9. i.melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang kesenian;
10. j.melaksanakan dokumentasi dan publikasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa seni media dan tenaga kesenian;
11. k.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana;
12. l.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman;
13. m.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
1. a.Seksi Pertunjukan dan Seni Sastra;
2. b.Seksi Seni Rupa dan Seni Media; dan
3. c.Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Kesenian.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…