DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7.Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 3
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13.Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14.Anggaran Berperspektif Gender(Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender. 15.Focal Point PUG adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

(1)Maksud pengaturan RANDA PUG adalah untuk:
1. a.memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
2. b.acuan dalam penyusunan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada OPD/unit kerja;
3. c.acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 4
(2)Tujuan pengaturan RANDA PUG adalah sebagai pedoman dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
2. b.penyusunan RKPD dan Renstra OPD; dan
3. c.penyusunan RPJMD Provinsi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1)RANDA PUG meliputi :
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah
(2)RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Rencana Aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
2. b.Penanggung Jawab, memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
3. c.Instansi Terkait, memuat intansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksaaan dan pencapaian aksi PUG;
4. d.Kriteria Keberhasilan, memuat keluaran(output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi PUG;
5. e.Ukuran Keberhasilan, memuatoutput yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi PUG;
6. f.Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaianoutput ukuran keberhasilan
7. g.Persentase Capaian, memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi PUG(self asessment); 5
8. h.Keterangan, memuat uraian penjelasan data dukung setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi PUG.
(2)RANDA PUG dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Mei 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 18 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 25 TAHUN 2017 TANGGAL : 18 MEI 2017 PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA BARAT RANDA PUG PROVINSI SUMATERA BARAT RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bappeda Povinsi Sumatera Barat Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi di Provinsi Sumatera Barat Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Provinsi Sumatera Barat B03 :

1.Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Provinsi Sumatera Barat
2.Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat B03 :
1.Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Provinsi Sumatera Barat
2.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat B06: - B06: - B09: - B09: - B12 : - B12 : - Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bappeda Povinsi Sumatera Barat Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing- masing unit Kerja Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing OPD B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing- masing OPD B06: - B06: - B09: B09: 7 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 - - B12: - B12: - Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik Ditetapkannya Program Kerja Tahunan B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG B06: - B06: - B09 : - B09 : - B12: - B12: - SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing- masing OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2.Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Unit Kerja/OPD Prov dan Kab/Kota memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi
1.Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Prov/Kab/Kota
2.Tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Prov/Kab/Kota B03:
1.Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG
2.Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Point pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat B03:
1.Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi
2.Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan sosialisasi B12: - B12: - IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) 8 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.Bappeda Povinsi Sumatera Barat
2.Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kab/Kota B03:
1.Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Provinsi Sumatera Barat
2.Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat
3.Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat oleh Keputusan Kepala Daerah
4.Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra)
5.Pelatihan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat B03:
1.Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Provinsi Sumatera Barat
2.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum)
3.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4.Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
5.Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B06: - B06: - B09: - B09: - B12: - B12: - Publikasi Profil Gender Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah Terpubliksasinya Profil Gender Provinsi Sumatera Barat pada website daerah B03:
1.Publikasi Profil Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah
2.Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Provinsi Sumatera Barat B03:
1.Scan link Profil Gender Provinsi Sumatera BaratTahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
2.Scan daftar inventarisasi data/informasi 9 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 yang akan dipublikasikan dalam profil gender Provinsi Sumatera Barat B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Provinsi Sumatera Barat B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Provinsi Sumatera Barat B09:
1.Softcopy Buku Profil Gender Provinsi Sumatera Barat (lengkap)
2.Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover) B12: Dipubliksasikannya Profil gender Provinsi Sumatera Barat dalam website sumbarprov.go.id B12: Scan link Profil Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.Bappeda Povinsi Sumatera Barat
2.Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3.Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4.Inspektorat Provinsi Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Prov/Kab/Kota pad website pemerintah daerah B03:
1.Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Provinsi Sumatera Barat
2.Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap RKA/DPA OPD Provinsi Sumatera Barat
3.Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA/DPA OPD Provinsi Sumatera Barat B03:
1.Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Provinsi Sumatera Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
2.Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)
3.Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) dan dilampirkan dengan RKA/DPA OPD Provinsi Sumatera Barat B06:
1.Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA B06:
1.Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yangdipublikasikan pada website 10 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumatera Barat OPD Provinsi Sumatera Barat pada website sumbarprov.go.id
2.Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pemerintah daerah
2.Scan dokumen seluruh Renja OPD yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD B09: Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA B09: Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA B12: Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG B12: Scan Laporan Pelaksanaan PPRG OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.Bappeda Povinsi Sumatera Barat
2.Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3.Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4.Inspektorat Provinsi Sumatera Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Prov/Kab/kota sebagai bahan perumusan kebijakan Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah B03:
1.Penyusunan intrumen pemantauan PUG
2.Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Prov/Kab/Kota triwulan I B03:
1.Scan intrumen pemantauan PUG yangakan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan
2.Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Prov/Kab/Kota triwulan II B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan 11 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Barat dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II) B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Prov/Kab/Kota triwulan III B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III) B12:
1.Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Prov/Kab/Kota triwulan IV
2.Terususunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah melalui Wakil Kepala Daerah B12:
1.Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
2.Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tersedianya hasil review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Provinsi Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan B03:
1.Penyusunan intrumen review implementasi PPRG
2.Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode Januari – Maret) B03:
1.Scan intrumen review implementasi PPRG yang ditandatangani oleh Inspektur Provinsi
2.Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode Januari - Maret) 12 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILA N UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat B06: Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode April – Juni) B06: Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode April- Juni) B09: Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode Juli – September) B09: Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode Juli - September) B12:
1.Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota (periode Oktober – Desember)
2.Tersusunnya rekomendasi terkait dengan Implementasi PPRG di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang disampaikan kepada Kepala Daerah melali Wakil Kepala Daerah dan Asisten Bidang kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG Provinsi Suamtera Barat B12:
1.Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (periode Oktober - Desember)
2.Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan Implementasi PPRG berdasarkan hasil review Inspektorat Pemerintah Provinsi yang disampaikan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…