DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 209); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas yang membidangi Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata.
7.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
10.Kota Kreatif adalah daerah yang fokus kepada infrastruktur seni dan budaya, Ekonomi Kreatif, kelas kreatif yang kuat, dan yang membina budaya kreativitas.
11.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
13.Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum mendapatkan pangsa pasar.
14.Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif dan apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.tata cara pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
c.fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
d.pencantuman identitas Sumatera Barat;
e.mekanisme pemberian insentif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
f.tata cara pengembangan Kota Kreatif;
g.kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai;
h.tata cara peran serta masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF, FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF DAN APRESIASI PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 3

Fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk peningkatan:

a.profesionalitas sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.produk Ekonomi Kreatif;
c.hak kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
d.akses dan jaringan pasar.

Pasal 5

Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.sosialisasi;
b.seminar;
c.bimbingan teknis;
d.lokakarya/workshop;
e.studi tiru; dan/atau
f.magang.

Pasal 6

(1)Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
(2)Peserta Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.pelaku usaha Ekonomi Kreatif;
3. c.Komunitas Kreatif;
4. d.aparatur Pemerintah Daerah;
5. e.pemerintah kabupaten/kota;
6. f.akademisi; dan/atau
7. g.media
(3)Pelatih, narasumber atau pembicara pada kegiatan Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.praktisi Ekonomi Kreatif;
3. c.perbankan;
4. d.aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
5. e.pelatih dari lembaga sertifikasi keahlian.
(4)Pelatih, narasumber atau pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelatih, narasumber atau pembicara yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang berwenang dan/atau yang telah berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pelaku Ekonomi Kreatif yang profesional.

Pasal 8

(1)Studi tiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan mengunjungi Daerah yang telah berhasil melakukan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif pada skala nasional dan/atau internasional dalam rangka mempelajari strategi dan pengalaman Pengembangan Ekonomi Kreatif pada daerah yang dituju.
(2)Peserta studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mengikuti sosialisasi, seminar, bimtek dan/atau workshop;
2. b.Pelaku Ekonomi Kreatif yang tergabung dalam forum komunitas; dan/atau
3. c.aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
(3)Pelaksanaan studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
(4)Studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan untuk memperkenalkan dan mempelajari keterampilan Ekonomi Kreatif.
(2)Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula yang merintis usaha Ekonomi Kreatif.
(3)Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada usaha Ekonomi Kreatif yang sudah berkembang.
(4)Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.
(5)Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas bekerjasama dengan Industri Kreatif dan/atau balai diklat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk:

a.fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.fasilitasi akses terhadap penerapan produk inovasi;
c.fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan/atau
d.fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan peneliti atau akademisi yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b.menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perusahaan riset yang terkait dengan pengembangan produk Ekonomi Kreatif dengan skema pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
c.kerjasama dengan lembaga riset dan/atau perguruan tinggi untuk pelaksanaan riset yang memberikan solusi terhadap permasalahan pengembangan produk Ekonomi Kreatif.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…