DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mebangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan padadasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi, perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib GUBERNUR SUMATERA BARAT Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN: Menetapkan :…. PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS R E N C A N A USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.
3.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4.Usaha dan/atau kegiatan lintas kabupaten/kota adalah usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
5.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7.Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL–UPL.
8.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL–UPL.

Pasal 3

(1)Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
1. a.lokasinya berpotensi lintas kabupaten/kota; dan/atau
2. b.berada di wilayah paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 4

(1)Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan:
1. a.di dalam kawasan lindung; dan/atau
2. b.berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal
(2)Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL– UPL dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL di Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Mei 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 11 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI SUMATERA BARAT Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…