DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI, KRITERIA MUTU AIR SUNGAI, PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI, PEMBIAYAAN, EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu cara dalam pengelolaan kualitas air sungai, Pemerintah Provinsi dapat

Menetapkan

menetapkan klasifikasi mutu dan peruntukan air sungai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

c.bahwa klasifikasi mutu dan peruntukan air Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Lembang, Batang Sinamar, Batang Pangian dan Batang Masang Gadang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil pemantauan dan kajian kualitas air pada masing- masing sungai sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai 2 Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. 7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 3
7. 8.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
9. 10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG SINAMAR, SUNGAI BATANG PANGIAN DAN SUNGAI BATANG MASANG GADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati Agam, Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Sijunjung, Bupati Dharmasraya, Walikota Bukittinggi, Walikota Solok dan Walikota Payakumbuh.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengaliran oleh garis sempadan.
8.Air Sungai adalah air yang terdapat di dalam atau berasal dari sungai. 4
9.Klasifikasi Mutu Air Sungai adalah pengelompokan air sungai ke dalam kelas air sungai berdasarkan mutu air sungai.
10.Peruntukan Air Sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu sungai.
11.Kelas Air Sungai adalah peringkat kualitas atau mutu air sungai yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
12.Mutu Air Sungai adalah kondisi kualitas air sungai yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
13.Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
14.Baku Mutu Air Sungai adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam air.
15.Kriteria Mutu Air Sungai adalah tolok ukur mutu air sungai untuk setiap kelas air sungai.
16.Status Mutu Air Sungai adalah tingkat kondisi mutu air sungai yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sungai dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air sungai yang ditetapkan.
17.Segmen Sungai adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan lokasi titik pemantauan.
18.Pemantauan Air Sungai adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air sungai yang dilakukan secara berkala dan terus- menerus.
19.Pencemaran Air Sungai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sungai turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
20.Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang dapat berwujud cair, padat, dan/atau gas.
21.Sumber Pencemaran adalah usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke badan air secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan dan/atau tidak berfungsinya air sesuai dengan peruntukkannya.
22.Pengendalian Pencemaran Air Sungai adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air sungai untuk menjamin kualitas air sungai agar sesuai dengan baku mutu air sungai.
23.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. 5

Pasal 2

Pengaturan klasifikasi mutu dan peruntukan air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang bertujuan untuk mewujudkan kualitas air sungai sesuai dengan mutu air sasaran dan peruntukannya.

BAB II

KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI

Pasal 3

Penetapan Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan dari kajian data pemantauan kualitas air terhadap Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang.

Pasal 4

Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan menurut kelas air sungai, yaitu:

a.Kelas I, meliputi Air Sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
b.Kelas II, meliputi Air Sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
c.Kelas III, meliputi Air Sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
d.Kelas IV, meliputi Air Sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 6

Pasal 5

(1)Aliran Sungai Batang Agam meliputi wilayah administratif Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam dibagi menjadi 3 (tiga) segmen Sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Aliran Sungai Batang Lampasi meliputi wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Lampasi dibagi menjadi 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas I;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Aliran Sungai Batang Lembang meliputi wilayah administratif Kabupaten Solok dan Kota Solok.
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Lembang dibagi menjadi 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II. 7
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Aliran Sungai Batang Sinamar meliputi wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Sinamar dibagi menjadi 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas I;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Aliran Sungai Batang Pangian meliputi wilayah administratif Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Pangian dibagi menjadi 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Aliran Sungai Batang Masang Gadang meliputi wilayah administratif Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. 8
(2)Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang dibagi menjadi 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada kawasan:
1. a.hulu Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
2. b.rentang Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
3. c.hilir Sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
(3)Lokasi segmentasi klasifikasi mutu dan peruntukan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…