DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Badan adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8.Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas pokok menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
3. c.pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan; hubungan antar lembaga; promosi dan investasi;
5. e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 3

Kepala Badan

(1)Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan manajemen kepegawaian Daerah;
5. e.memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, formasi dan informasi, kepangkatan pemindahan dan pensiun, jabatan dan kinerja ASN, pembinaan dan kesejahteraan;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi, pemerintah swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
7. g.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis manajemen kepegawaian Daerah;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Badan, membawahi :
1. a.Sub. Bagian Tata Usaha;
2. b.Sub. Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan;
3. c.Sub. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
4. d.Sub. Bidang Promosi dan Investasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing- masing dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(6)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.Bagian melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
4. d.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
5. e.melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
6. f.melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
7. g.melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
8. h.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sub Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional keprotokolan dan pelayanan;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pelayanan kunjungan bagi unsur pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
3. c.melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
4. d.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;
3. c.melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintah luar negeri dalam manajemen kepemerintahan dan pembangunan;
4. d.melaksanakan harmonisasi dalam penguatan peranan pemerintah provinsi sumatera barat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota;
5. e.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Sub Bidang Promosi dan Investasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi dan Investasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Promosi dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi dan Investasi; dan
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Promosi dan Investasi.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyusun program kerja dan bahan kebijakan sub bidang promosi dan investasi;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar sumatera barat;
3. c.melaksanakan persiapan dan fasilitasi dalam upaya pengembangan investasi daerah dengan pemerintah, swasta dan masyarakat;
4. d.mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
5. e.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 19 Mei 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 19 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…