DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 bertujuan: a. Untuk menetapkan rencana kerja rind dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2022-2026; dan b. Sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan penyelesaian program kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah mempunyai keharusan untuk menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2022-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 58);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2022 -2026, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Kerja Mandiri adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPRB Pemda adalah program pembinaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 bertujuan:

a.Untuk menetapkan rencana kerja rind dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2022 -2026; dan
b.Sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan penyelesaian program kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.

BAB II

DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

Pasal 4

(1)Document Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Analisis Lingkungan Strategis;
3. c.BAB III : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. d.BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi;
5. e.BAB V : Sasaran Program, Kegiatan dan Quick Wins;
6. f.BAB VI : Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
7. g.BAB VII : Penutup
(2)Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 selanjutnya dituangkan dalam Renja-OPD, RKPD, APBD, dan DPA OPD sesuai dengan program, kegiatari dan rencana Aksi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan. oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan untuk menyesuaikan dengan RPJMD 2021-2026.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan p - enempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 16 Agustus 2022 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 16 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 27

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…