DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dilakukan Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian Sistem Kerja meliputi: a. Mekanisme Kerja; dan b. Proses Bisnis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 2 Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 191); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3
5.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.Sistem Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Tim Kerja adalah sekelompok orang yang dapat terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Ketua Tim adalah Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Organisasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
9.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
10.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
11.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
12.Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang digambarkankan dalam struktur organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah.
13.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
15.Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
18.Pejabat Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah. 4
19.Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
20.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
25.Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
27.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
28.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
29.Badan Daerah adalah Badan unsur penunjang urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
30.Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
31.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.
32.Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
33.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
34.Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. 5

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dilakukan Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
(3)Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mekanisme Kerja; dan
2. b.Proses Bisnis.

Pasal 3

Penyesuaian Sistem Kerja bertujuan untuk:

a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 4

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan prinsip:

a.orientasi pada hasil;
b.kompetensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

Pasal 5

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.kedudukan;
2. b.penugasan;
3. c.pelaksanaan tugas;
4. d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. e.pengelolaan kinerja; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. 6
(3)Penyesuaian Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
(3)Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
(2)Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
(2)Penugasan secara individu dan/atau dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
(3)Jumlah Tim Kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Tim Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 9

(1)Dalam Tim Kerja, Pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Ketua Tim berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. 7
(2)Penugasan Ketua Tim dilaksanakan melalui surat penugasan dari Pimpinan Unit Organisasi.
(3)Penugasan Ketua Tim harus memuat tenggat waktu target kinerja.
(4)Dalam Tim Kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat Administrasi dan/atau Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pasal 10

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(3)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(4)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…