DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peratuan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
3. c.Bidang Pemenuhan Hak Anak;
4. d.Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. e.UPT; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan Kepegawaian, program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
1. a.melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Program dan Keuangan.
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi;
1. a.pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Dinas.
(3)Uraian Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
10. j.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas;
11. k.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(1)Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan, Kualitas Keluarga.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas keluarga;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi, :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
2. b.melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. c.melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
4. d.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. e.melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
6. f.melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organiasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
7. g.melaksanakan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring;
8. h.melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota
9. i.melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
10. j.melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring PUG dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.
11. k.melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
12. l.melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(4)Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
1. a.Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. b.Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan
3. c.Seksi Kualitas Keluarga.
(5)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 8

(1)Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan Pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasi dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
3. c.pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
(3)Uraian Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. d.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan standarisasi dan layanan pemberdayaan perempuan;
8. h.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kabupaten/kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
9. i.menyiapkan bahan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
10. j.menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi;
11. k.menyiapkan bahan pelaksanaan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan;
12. l.melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan serta evaluasi di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan;
2. b.menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan;
4. d.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
8. h.menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan;
9. i.menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan;
10. j.menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lembaga PUG dan Organisasi Perempuan;
11. k.menyiapkan bahan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan;
12. l.menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang kualitas keluarga.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas keluarga; dan
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di bidang kualitas keluarga.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
4. d.menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
5. e.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
6. f.menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
7. g.menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat;
8. h.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga;
10. j.melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Data dan Informasi Gender dan Anak.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan;
3. c.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.melaksanakan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. d.melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. e.melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. f.melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
7. g.melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi;
8. h.melaksanakan pembinaan secara umum kegiatan pemenuhan hak anak di kabupaten/kota;
9. i.melaksanakan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi;
10. j.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak;
11. k.melaksanakan peningkatan peran dan fungsi Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota;
12. l.melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (E- Kekerasan);
13. m.melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov);
14. n.melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(4)Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :
1. a.Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. b.Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan;
3. c.Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak.
(5)Seksi-seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…