DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENGHAPUSAN JENIS PAJAK, WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PENGHAPUSAN, PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Kepala UPTD PPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
12.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
15.Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PENGHAPUSAN JENIS PAJAK

Pasal 2

Penghapusan jenis pajak sebagai berikut :

a.Sanksi administrasi PKB;
b.Sanksi administrasi dan BBNKB masuk dari luar daerah.

Pasal 3

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB dan BBNKB masuk dari luar daerah.

Pasal 4

(1)Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap wajib pajak yang belum membayar PKB.
(2)Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa denda PKB.

Pasal 5

(1)Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada:
1. a.wajib pajak yang melaksanakan pembayaran PKB lewat dari tanggal jatuh tempo.
2. b.wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB mutasi masuk melewati batas waktu fiskal.
(2)Batas waktu fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 6

(1)Penghapusan BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah berlaku terhadap wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan.
(2)Penghapusan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya di Daerah.
(3)Penghapusan BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berupa:
1. a.pokok; dan
2. b.denda.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

(1)Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan penghapusan BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
(2)Waktu pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk penghapusan BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah diselenggarakan pada UPTD PPD/Samsat Induk.

Pasal 8

(1)Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak termasuk mutasi masuk dalam Daerah dan mutasi keluar Daerah.
(2)Dalam hal pembayaran yang dilakukan wajib pajak telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka wajib pajak dikenakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Kepala UPTD PPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan penghapusan BBNKB mutasi dari luar Daerah kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 2019 GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, A L W I S BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 28

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…