DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG TATA CARA KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI 3. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 4. KOORDINASI ANTAR PENGELOLA IRIGASI 5. MONITORING DAN EVALUASI 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistem irigasi sangat berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tingkat kemakmuran masyarakat dapat terwujudkan;
b.bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik, diperlukan koordinasi antar pengelola irigasi yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
c.bahwa koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah perlu didukung dengan payung hukum dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Menimbang : Mengingat : Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolahan Sistem Irigasi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
7.Kabupaten/kota adalah kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat
8.Pengelola Irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penyelenggaraan irigasi di daerah.
9.Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau nagari yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
10.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan sekunder, gabungan beberapa blok/jaringan sekunder, atau suatu daerah irigasi.
11.Induk Pekumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan primer, gabungan beberapa blok/jaringan primer, atau satu daerah irigasi.
12.Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah daerah Provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan/atau wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
13.Masyarakat Petani adalah masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
14.Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
15.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17.Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
18.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19.Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan, saluran, dan/atau luasannya berada di lebih dari suatu wilayah kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
20.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber airuntuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan mamanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluan induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya
24.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapnya.
25.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
26.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
27.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
29.Faktor K adalah angka perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan.
30.Pengelola Irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Irigasi dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
b.mewujudkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang efektif dan efisien; dan
c.mewujudkan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang terarah oleh petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah dilaksanakan pada Daerah Irigasi dengan luas 1000 ha sampai dengan 3000 ha dan/atau Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota.
(2)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
(3)Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat disalurkan melalui P3A.
(4)Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.

Pasal 6

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berupa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
(2)Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pengamat pengairan;
2. b.staf pengamat;
3. c.juru pengairan;
4. d.petugas operasi bendung; dan
5. e.petugas pintu air.
(3)Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 7

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
(2)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 8

(1)Pengembangan Sistem Irigasi terdiri dari Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
(2)Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui tahap yang meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pembebasan lahan;
3. c.pelaksanaan konstruksi; dan
4. d.persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 9

(1)Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan perencanaan pembangunan berupa penetapan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan Irigasi di wilayah sungai daerah yang bersangkutan;
2. b.penyusunan rencana induk pengembangan Irigasi berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian;
3. c.memberikan pendampingan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu Sumber Air melalui jaringan dapat membangun jaringan di luar jaringan primer dan sekunder berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi; dan
4. d.melakukan survei, investigasi dan desain termasuk studi kelayakan untuk pembangunan Jaringan Irigasi baru untuk perluasan areal pelayanan dengan melakukan konsultasi publik.
(2)Tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa pemberian penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi.
(3)Tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pelaksanaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tahap persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 10

(1)Pengelolaan Sistem Irigasi merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
(2)Dalam pengelolaan Sistem Irigasi, Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi.
(3)Pengelolaan Sistem Irigasi dalam kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pengumpulan data;
2. b.perencanaan operasi;
3. c.pelaksanaan operasi; dan
4. d.monitoring dan evaluasi.
(4)Pengelolaan Sistem Irigasi dalam kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.inventarisasi Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi;
2. b.perencanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
3. c.pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…