DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 dimaksud perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. b.Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
3. c.Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. e.Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan dan bidang pelayaran;
6. f.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perhubungan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perhubungan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan;
3. c.Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan;
4. d.Bidang Pelayaran;
5. e.UPT; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
5. e.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Program dan Keuangan.
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
2. b.penyiapan bahan administrasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan; dan
2. b.penyiapan bahan administras pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
2. b.menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
10. j.menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas;
11. k.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program dan keuangan di lingkungan dinas; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, dan pembinaan keselamatan; dan
2. b.penyiapan bahan administrasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, dan pembinaan keselamatan;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
2. b.melaksanakan kebijakan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
3. c.melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas, dan pembinaan keselamatan;
4. d.melaksanakan pembinaan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan ke Kabupaten/Kota;
5. e.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, membawahi:
1. a.Seksi Lalu Lintas;
2. b.Seksi Pengendalian Operasional; dan
3. c.Seksi Pembinaan Keselamatan.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan.

Pasal 8

(1)Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas; dan
2. b.penyiapan bahan administrasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang lalu lintas;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang lalu lintas;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengusulan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor;
4. d.menyiapkan bahan pembinaan teknis kelaikan kendaraan;
5. e.menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi teknis kendaraan bermotor;
6. f.menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data pengujian kendaraan bermotor;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengusaha bengkel/karoseri kendaraan bermotor;
8. h.melaksanakan pemeriksaan laik jalan/ramp check kendaraan angkutan umum di terminal;
9. i.melaksanakan investigasi kecelakaan dan inventarisasi daerah rawan kecelakaan, longsor dan bencana alam;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan keselamatan transportasi.
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan di bidang lalu lintas Kabupaten/Kota;
12. l.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas; dan.
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengendalian operasional.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional; dan
2. b.penyiapan bahan administrasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Operasional;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan di bidang Pengendalian Operasional;
3. c.melaksanakan pemeriksaan kendaraan umum di terminal dan jalan bersama instansi terkait;
4. d.melaksanakan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) tingkat Provinsi;
5. e.melaksanakan kegiatan forum komunikasi penjabat dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perhubungan tingkat Provinsi;
6. f.menyiapkan satuan tugas pengawasan kendaraan bermotor dijalan;
7. g.melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas pada kondisi tertentu dalam Provinsi;
8. h.menyiapkan bahan pengaturan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasional; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi dan penanganan keselamatan transportasi, promosi dan kemitraan keselamatan, pengusahaan angkutan umum serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pembinaan keselamatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; dan
2. b.penyiapan bahan administrasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan keselamatan;
2. b.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi teknis dan sosialisai pembinaan keselamatan;
3. c.pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan keselamatan transportasi;
4. d.melaksanakan penilaian/pemberian reward kepada pengguna jalan;
5. e.melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan;
6. f.menyiapkan bahan fasilitasi penurunan gas rumah kaca dan perubahan lingkungan dari sektor transportasi lainnya;
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pembinaan keselamatan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…