DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergu ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Dinas Daerah 3. Kedudukan Dan Susunan Organisasi 4. Tugas dan Fungsi 5. Tata Kerja 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

DINAS DAERAH

Pasal 2

(1)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. d.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
5. e.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja;
7. g.Dinas Sosial;
8. h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. j.Dinas Pangan;
11. k.Dinas Lingkungan Hidup;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Dinas Perhubungan;
15. o.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. r.Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. s.Dinas Kebudayaan;
20. t.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
21. u.Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. v.Dinas Pariwisata;
23. w.Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
24. x.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. y.Dinas Kehutanan;
26. z.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan aa.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Program dan Perencanaan.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. e.Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Tugas Pembantuan;
6. f.Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Cabang Dinas; dan
9. i.UPTD.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
  2. 2.Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  3. 3.Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
  2. 2.Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
4. d.Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
  1. 1.Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. 3.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.
5. e.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Kefarmasian;
  2. 2.Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  3. 3.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. h.UPTD.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi ;
  1. 1.Sub Bagian Program, Data dan Informasi;dan
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha.
3. c.Bidang Cipta Karya, membawahi;
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ; dan
  3. 3.Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
4. d.Bidang Bina Marga, membawahi;
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  2. 2.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  3. 3.Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. e.Bidang Tata Ruang, membawahi;
  1. 1.Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
  3. 3.Seksi Penertiban Tata Ruang.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.UPTD.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2)Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha.
3. c.Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Jaringan Sumber Air;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
  3. 3.Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
4. d.Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  3. 3.Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
5. e.Bidang Bina Konstruksi, membawahi
  1. 1.Seksi Pengaturan;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.UPTD.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…