DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Februari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pergub Sumbar No. 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemda Prov. Sumbar sebagaimana telah diubah dengan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) 3. Ketentuan Pasal 14 diubah 4. Ketentuan Pasal 16 diubah 5. Ketentuan Pasal 17 dihapus 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e 7. Ketentuan Pasal 24 diubah 8. Ketentuan Pasal 30 diubah 9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah 10. Ketentuan Lampiran X dihapus.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain: 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan . Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 5. 2 Menetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400), 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235): 7. . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun8. 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 9. Sumatera Barat Nomor 163), MEMUTUSKAN : " PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1, 2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.3. 3 10. 11. 12. 13. 14, Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Internet Protocol Address (IP Address) adalah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Domain adalah nama unik pengganti alamat IP yang bertujuan untuk mempermudah mengingat alamat suatu website. Domain Utama adalah sumbarprov.go.id Sub Domain merupakan bagian tambahan dari Domain Utama. Sub Domain Perangkat Daerah adalah alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Domain Utama Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah. Registrar Nama Domain Instansi Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk 4. 7. 8. 9. kebutuhan instansi Penyelenggara Negara. 4 "5

15.Pejabat Nama Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengeloiaan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Registrar Nama Domain Instansi.
16.Pejabat Nama Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah. P

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

a.untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan nama domain go.id bagi situs web pemerintahan daerah,
b.tertata dan terkelolanya Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah,
c.memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain dan Sub Domain: dan ni
d.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain dan/atau Sub Domain.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.tata cara pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain,
b.pendanaan, C. pelaporan, dan d . pembinaan dan pengawasan. 5

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN-NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan melalui Nama Domain Daerah.
(2)Nama Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Domain Utama,
2. b.Sub domain perangkat daerah,
(3)Sekretaris Daerah menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas P
(1)
(2)
(1)
(2)Teknis sebagai Pejabat Nama Domain.

Pasal 6

Domain Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) , huruf a mengunakan nama resmi atau singkatan resmi Daerah. Domain Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sumbarprov.go.id.

Pasal 7

Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 5 ayat (2) huruf b meliputi : a.nama Perangkat Daerah, b.nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya:dan Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah yang diletakkan di depan nama website dan Domain Utama Pemerintah Daerah dengan di dahului dengan tanda baca titik (dot). 6

(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)Nama Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,. menggunakan format www.(nama Perangkat Daerah atau singkatan/akronim nama Perangkat Daerah).sumbarprov.go.id. Nama aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format www.(nama aplikasi atau singkatan/akronim aplikasi). sumbarprov.go.id. Perangkat Daerah menggunakan sub domain yang telah ditetapkan dan atau didaftarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab atas penggunaannya. Penggunaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud , dalam Pasal (5) ayat 1 dan ayat 2, diselenggarakan oleh Dinas Teknis. Pengelolaan Domain Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pendaftaran Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah, b.perpanjangan dan penonaktifan Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah,

c.perubahan Nama Domain Utama dan sub domain Perangkat Daerah: d.penetapan dan perubahan pejabat Nama Domain dan Nama Sub Domain,
e.Server Nama Domain dan Sub Domain, 7

(1)Pendaftaran Nama Domain Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Registrar Nama Domain Instansi atas usulan Pejabat Nama Domain.
(2)Nama Domain Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan,

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain Perangkat Daerah dari Domain Utama Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pendaftaran Nama Sub Domain Perangkat Daerah secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Nama Domain.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat penunjukan pejabat Nama Sub Domain Perangkat Daerah dari Perangkat Daerahnya.

Pasal 11

(1)Pejabat Nama Domain dapat menolak permohonan pendaftaran dan atau penggunaan nama Sub Domain Perangkat Daerah dalam hal:
1. a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) ayat (2) dan ayat (3), 8
(2). (1)
(2)
(1)
(2)
1. b.Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang diajukan telah digunakan oleh perangkat daerah lain, atau
2. c.Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang diajukan bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal(7).

Pasal 12

Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang telah disetujui oleh Pejabat Nama Domain dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sejak Nama Sub Domain Perangkat Daerah tersebut disetujui dan diaktifkan. (1 Pejabat Nama Sub Domain Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Nama Sub Domain Perangkat Daerah yang didaftarkan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…