DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, LASIFIKASI DAN RINCIAN JENIS OBJEK, BESARAN DAN FORMULA TARIF, EMBAYARAN DAN PENYETORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, ATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan perlu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan produk masih aman, bermanfaat dan bermutu;
c.bahwa penerimaan daerah dari layanan pengujian laboratorium pangan yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek lain lain pendapatan asli daerah yang sah hasil kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-lain Pendapatan asli Daerah Yang Sah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 199);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan LLPADS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut.
6.Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pemungut adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas.
7.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada pihak kedua serta pengawasan penyetorannya.
11.Wajib Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Wajib LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut LLPADS.
12.Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13.Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SSLPADS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran LLPADS yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
14.Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS, adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban LLPADS dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Laboratorium Keamanan Pangan adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 17025 tahun 2017 mempunyai kompetensi dalam Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengujian pangan pada Laboratorium Keamanan Pangan, yang menjadi salah satu sumber penerimaan LLPADS.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN RINCIAN JENIS OBJEK

Pasal 3

(1)Penerimaan Daerah dari layanan pengujian Laboartorium Keamanan Pangan yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek LLPADS hasil kerjasama Daerah.
(2)Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peeraturan perundang-undangan.
(3)Jenis rincian Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa layanan atas pengujian residu/cemaran pada Laboratorium Keamanan Pangan meliputi :
1. a.cemaran pestisida ;
2. b.cemaran logam berat ;
3. c.cemaran mikroba ;
4. d.mutu pestisida ; dan
5. e.zat adiktif (pengawet , pemanis dan pewarna)

Pasal 4

Subjek LLPADS adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Wajib LLPADS adalah Pemerintah, pemerintah daerah lain, Orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan objek LLPADS yang diberikan.

BAB III

BESARAN DAN FORMULA TARIF

Pasal 6

Jasa layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diberikan oleh UPTD Pemungut dikenakan tarif.

Pasal 7

(1)Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang diberikan meliputi bahan baku, peralatan dan/atau tenaga kerja yang melakukan pengujian.
(2)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dalam hal LLPADS dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam Naskah Perjanjian antara Kepala UPTD Pemungut dengan Pihak Ketiga.
(3)Blanko SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
(4)Bentuk/format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pembayaran LLPADS dilakukan secara tunai/non tunai sebelum hasil layanan pengujian dimanfaatkan/diserahkan .
(2)Pembayaran LLPADS dilakukan Wajib LLPADS melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)SKLLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditanda tangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
(2)Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Gubernur.
(3)Bendahara penerimaan diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku bendahara Umum Daerah dan bendaharaan penerimaan pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. atas usul Kepala Dinas atau Kepala UPTD Pemungut.
(4)Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…